Teras
MAKASSAR, NARASIBARU.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, memotong sebesar 30 persen anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi pejabat dan pegawai. Hal tersebut dalam rangka untuk pandemi Covid-19 di Wilayah Makassar.
Namun, pemotongan itu hanya untuk pekerja yang Work From Home (WFH) atau yang dirumahkan selama adanya pandemi Covid-19 ini, sementara pekerja-pekerja lapangan mendapat pengecualian.
“Pemotongan ini dikecualikan bagi aparat, OPD-OPD yang langsung terjun ke lapangan dalam mengatasi Pandemik Covid-19, semisal dari Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan, badan bencana dan Damkar, pokoknya yang langsung yang tidak ada WFH-nya,” kata Pejabat Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb melalui telekonfren.
Menanggapi adanya pemotongan itu. Anggota Komisi B bidang Keuangan dan Ekonomi DPRD Kota Makassar, Hasanuddin Leo mengungkapkan bahwa, TPP sangat bergantung kepada kemampuan keuangan daerah. Sementata dalam persoalan kondisi saat ini pasti kemampuan keuangan akan anjlok. Karena beberapa objek pajak dan retribusi itu tutup.
Misalnya, kata dia, hotel buka tapi sunyi. Kemudian restoran atau rumah makan juga banyak tutup, warung-warung yang bukan restoran tapi cukup memberikan kontribusi kemarin itu pada tutup. Sehingga saya kira penurunan itu sangat signifikan.
“Sedangkan tpp itu sendiri, akan dipengaruhi penerimaan daerah, sehingga saya kira apa yang diambil oleh pj itu memang bisa diterima atau rasional, karena sekali lagi bahwa penerapan tpp itu akan sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah,” ungkap Hasanuddin di Makassar, Sabtu (18/04)
Ia juga menambahkan, untuk mengantisipasi Covid-19 ini banyak penganggaran yang kemudian dialokasikan ke sana. Seperti, kegiatan-kegiatan eksekutif maupun legislatif otomatis akan diadakan penyesuaian.
“Sekarang kan sementara dipending ini semua. TPP memang (dipotong) karena itu memang tambahan, sekali lagi saya sampaikan bahwa TPP itu tergantung dari kemampuan daerah. Persis keuangan daerah sekarang ini,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengimbau, kepada seluruh stakeholder dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kerja dan hadir sebagai pelayanan rakyat, harus bijaksana sekaligus harus ikhlas karena ini kondisi darurat.
“Jadi jangan karena adanya pemotongan ini kemudian menurunkan kinerja. Saya kira itu kurang bagus, jadi kita sekarang ini bagaimana mencoba bekerja dengan hati, bagaimana berkerja dengan ikhlas,” imbuhnya.
Selain itu, kata dia, apa yang menjadi kebijakan itu harus didukung bersama karena ini untuk kepentingan lebih besar dan untuk masyarakat kota Makassar.
“Saya kira kalau orang bijak itu dan dia punya hati, saya kira legowo dan akan tetap bekerja sepeti biasa. Bahkan dengan adanya ini saya kira sedikit over kita melihat kebutuhan masyarakat sehingga kerja-kerja rutinitas sedikit menurun,” tutupnya. (Saddam)
