Teras
MAKASSAR, NARASIBARU.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, Ni’matullah mengimbau pemerintah kota (Pemkot) Makassar melakukan pendataan terhadap penerima sembako secara detail.
“Saya berharap dan mengimbau kepada pemda kota Makassar betul-betul melakukan pendataan yang detail karena kalau pembagian sembako dalam dua minggu masa (Pembatasan Sosisal Bersakala Besar (PSBB) itu bolong-bolong itu adalah potensi konflik,” ujar Ni’matullah, di Kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumohardjo, Makassar, Senin (21/4)
Menurut Ni’matullah, persoalan tersebut sangat serius. Sebab pemerintah kota (Pemkot) makassar talah menganggarkan cukup besar dalam penanganan dan pencegahan Covid-19 di Makassar.
Olehnya itu, angka tersebut kalau dialokasikan secara tepat ke masyarakat maka hal tersebut dianggap cukup.
“Saya kira cukup untuk mengantisipasi, karena kalau kita berasumsi saja 40 persen rakyat di kota Makassar itu sebelumnya ada yang miskin dan terdampak oleh virus ini, maka sekitar 400 ribu orang di kota Makassar yang harus dikasih bekal untuk dia makan 14 hari,” ucapnya.
Olehnya itu, kata dia, Pemkot Makassar harus betul-betul melakukan pengecekan yang detail, karena mempercayakan sepenuhnya kepada aparat baik ditingkat kecamatan. Kelurahan, maupun RT/RW, selama ini kita punya pengalaman mereka selalu bias dilapangan.
“Nah, ini tidak boleh terjadi dalam situasi virus ini, kenapa itu penting kami lakukan meskipun itu bukan urusan kami lagi sebagai anggota DPRD provinsi karena kami adalah penduduk Makassar, nah ini soal-soal yang perlu,” tuturnya.
Selain itu, ia mengharapkan Pemkot Makassar untuk lebih terbuka dan transparansi, karena untuk mengantisipasi pandemi virus Corona ini, hanya bisa dihadapi dengan kolaborasi dengan semua pihak.
“Apa itu kolaborasi? semua pihak bekerja sama, semua pihak berkontribusi. Nah tidak bisa orang berkontribusi kalau tidak transparansi informasinya, tidak jelas datanya dan tidak jelas apa yang kau dia kerjakan,” pungkasnya. (Saddam)
