Teras
MAKASSAR, NARASIBARU.com – Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, menyetujui penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 500 Miliar untuk penanganan Covid-19 arau Coronavirus baru di sulsel.
Penggunaan anggaran tersebut nantinya akan dibagi menjadi dua tahap, yakni tahap pertama pembiayaan atau pemamfaatan anggaran itu, mulain bulan April hingga Mei 2020 dengan anggaran setiap tahapannya sebanyak Rp 250 miliar dan tahap kedua digunakan, apabila covid-19 tidak meredah.
“Tapi mudah-mudahan tahap kedua ini tidak perlu dipakai artinya covid selesai ditahap pertama. Olehnya itu Fraksi Golkar menyatakan sikap menyetujui 500 miliar ini didalam rangka penyelamatan dan keselamatan masyarakat SulSel,” kata Sekertaris Fraksi Golkar, Ince Langke, kepada sejumlah media di di ruang fraksi DPRD Sulsel, selasa (14/04)
Olehnya itu, kata Ince, fraksi Golkar mendesak pemerintah provinsi melalui pimpinan DPRD, agar supaya segera disampaikan rencana pembelajaan atau rencana pembiayaan yang 250 itu, yang sampai sekarang ini belum kami terima.
“Kan sekrang banyak masyarakat yang bertanya Apa itu 500 M?, untuk apa itu yang 250 Miliar?. Oleh karena itu fraksi Golkar mendesak supaya ini segera disampaikan ke DPRD,” ucapnya.
Sementara itu, lanjut dia, pihaknya juga mendesak untuk segera dibentuk Tim Pengawas (Timwas) di DPRD yang bertugas untuk melakukkan pengawasan, melakukan monitorin dan evaluasi utamanya didalam rangka memastikan efektifitas dari uang rakyat yang dikeluarkan ini yang Rp 250 M tahap pertama dan Rp 250 m tahap kedua.
“Ini kita desak, ini juga salah satu bentu pertanggungjawaban pablik DPRD. Masyarakat kan bertanya kepada DPRD bagaimana itu?, karena itu dimintakan untuk dibentuk tim pengawas di DPRD,” tuturnya.
Ia juga meminta kepada pimpinan DPRD agar anggota DPRD tidak vakum, sebagaimana keiingina anggota DPRD dan keiinginan rakyat, mustinya sekarang anggota DPRD selalu berada di tengah-tengah rakyat bersama menghadapi Covid-19 ini.
“Jadi kita minta anggar pimpinan DPRD ini memerintahkan anggota DPRD paling tidak sekali seminggu ada di dapilnya masing-masing, ini jugga diperuntuhkan agar suoaya semua yang ada didapilnya itu menjadi bahan bagi DPRD atau bagi timwas untuk dibicarakan bersama dengan pihak tim gugus tugas dri pemerintah provinsi,” ujarnya.
“Jadi temuan-temuan di Lapangan ini menjadi bahan dalam rangka pembahasan bersama dengan tim gugus tugas,” lanjut Ince.
Selain itu, pada konferensi pers tadi, Fraksi Golkar mendesak pemprov agar dilakukan percepatan penguatan jaring pengamanan sosial, program sosial yang sekarang urgensinya sangat tinggi akibat kebijakan-kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat ini.
“Seperti saya kira teman-teman lihat langsung membuat daya belinya Masyrakat dan pemerintah harus hadir disitu. Ada pendapat mengatakan pembagian sembako berdasarkan data orang miskin dan lain-lain sebagainya,” tukasnya.
Harus dipahami Fraksi Golkar tidak sependapat dengan pembagian sembako berdasarkan data orang miskin. Menurutnya akibat dari pembatasan ini banyak orang miskin baru, yang sebelumnya bukan kategori miskin.
“Ini kita desak supaya dilakukan percepatan dan fraksi golkara berharap agar semua stake holder didalam menagani covid19 ini dan segala dampaknya seyogyanya berpikir dalam sikap mental artinya tidak bisa berpikir biasa-biasa, ini persoalan-persoalan luar biasa sehingga harus dihadapi dengan cara luar biasa juga,” tutur Ince.
Terkahir, Fraksi Golkar meminta agar supaya pemprov memastikan secara cepat ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) utamanya untuk para medis bukan saja di Makassar tpi disemua kabupaten kota yang berdasarkan anggot DPRD saat ke dapilnya masing-masing sangat banyaj dikeluhkan adanya keterbatasan APD.
“Oleh karena itu fraksi Golkar mendesak agar memastikan ketepatan keberadaan Apd ini baik untk para medis, tenaga medis maupun untk masyarakat luas, apalagi sekarang wajib masker ini harus diadakan,” pungkasnya. (Saddam)
