MAKASSAR, NARASIBARU.com – Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Nunung Dasniar menyebutkan bahwa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar tidak berjalan sesuai yang diharapkan.
Menurut politisi dari partai Gerindra ini, sejak PSBB di Makassar diberlakukan, pemerintah kota (Pemkot) Makassar tidak mampu mensosialisasikan dengan baik sehingga banyak warga yang tidak disiplin menjalani PSBB.
“Semrawutnya pendataan dan distribusi bantuan sosial membuat masyarakat merasa tidak terjamin hidupnya selama tinggal di rumah, sehingga lebih memilih tetap keluar rumah,” kata Nunung, di Makassar, Rabu (6/5).
Nunung menilai, dalam memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19 ini harus dihadapi secara bersama. Jangan terkesan ingin jalan sendiri tanpa melibatkan unsur yang lain, apalagi dalam penerapan PSBB ini.
“Pandemi ini harusnya kan dihadapi bersama, semua unsur harus memiliki kesadaran untuk bergerak bersama melawan wabah ini, tapi pemerintah gagal membangun kesadaran ini,” terangnya.
Senanda dengan Nunung, Anggota Komisi A DPRD Makassar, Anton Paul Goni juga menilai, penerapan PSBB ini tidak tepat sasaran, lantaran sejak diberlakukan beberapa lalu hingga saat ini. Terlihat warga masih tetap keluar rumah.
Hal tersebut, kata Anton, dikarenakan pemerintah kota Makassar tidak mampu hadir memberi rasa nyaman terhadap warga yang terdampak covid 19. Salah satunya, pendistribusian Sembako yang sampai hari ini masih menjadi masalah lantaran pembagiannya yang lambat dan tidak merata.
“Ya, kalau dengan begini, lebih baik jangan diperpanjang, mundur selangkah untuk persiapan hal-hal yang diperlukan seperti yang diterapkan di Kabupaten Gowa. Harusnya distribusikan dulu sembako secara merata baru melaksanakan PSBB dengan begitu masyarakat pasti akan patuh,” ungkap Anton Paul. (Saddam)
