Teras
MAKASSAR, NARASIBARU.com – Rapat konsultasi membahas refocusing Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 antara Komisi E Bidang Kesejahteraan DPRD Sulawesi Selatan dengan Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulsel berjalan alot.
Pasalnya, anggota Komisi E DPRD Sulsel yang hadir pada rapat tadi, mempertanyakan terkait adanya data penerima bantuan berulang dan juga penerima yang sudah meninggal dunia, namun tetap tercantum namanya sebagai penerima bantuan.
“Mereka itu (yang meninggal) pastinya sudah tidak dapat, tpi kan mungkin ada anaknya, istrinya apakah kemudian mereka itu terdampak? Kan begitu,” kata Kepala Dinsos Sulsel, Agustinus Appang, menanggapi pertanyaan dari anggota komisi E, di Kantor DPRD Sulsel, Senin (18/05)
“Artinya begini data yang kami gunakan itu sama dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota,” sambungnya.
Sementara itu kata Agustinus, terkait untuk penyaluran paket sembako dari pemerintah provinsi (pemprov) ke 12 kabupaten kota yang ada di Sulsel, menurutnya hal tersebut telah tersalurkan.
“Jadi begitu kita drop ke kabupaten kota kan ada yang distribusi, tentu disana berbagai permasalahan yang dihadapi, salah satu mungkin persoalan pendataan. Mereka ingin data yang masuk betul-betul tervalidasi. Tapi kalau dari provinsi selesai semua (disalurkan) untuk tahap pertama,” pungkasnya.
Sekedar diketahui, Kota Makassar merupakan daerah yang lamban dalam menyalurkan paket sembako ke masyarakat, dikabarkan hingga penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap kedua masih ada beberapa warga yang belum tersentuh bantuan. (Saddam)
