NARASIBARU.com – Belakangan ini santer kabar mengenai program sertifikasi Da’i. Hal tersebut diusulkan oleh Menteri Agama, Fachrul Razi. Awalnya, usulan ini mendapat sejumlah penolakan dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) keagamaan.
Melalui diskusi publik yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar, di Hotel Aston, Rabu (23/9/2020), Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama (Kemenag) Sulsel, Drs Khaeroni, mengatakan program ini berawal dari perencanaan mereka pada tahun 2018. Ini didasari kemunculan penceramah-penceramah media sosial (medsos).
“Program ini didasari karena pada tahun 2018 muncul banyak penceramah yang selama ini lahir di medsos. Di Metro TV misalnya, penceramah agama yang menulis Al-Quran saja salah,” kata Khoiruni
Ia melanjutkan, banyaknya penceramah yang dianggap tidak berkompeten akan memengaruhi pandangan keagamaan para alim ulama.
“Akibatnya, jangan sampai para alim ulama yang hadir di ruangan ini terkontaminasi, akibat beberapa penceramah yang dinilai secara kualitatif belum memenuhi standar,” lanjutnya.
Lebih lanjut Khoiruni menjelaskan, pada tahun yang sama dibuatlah kesepakatan antara MUI dan Kemenag. Kemudian, dengan munculnya program ini maka lahirlah 200 penceramah yang bersertifikat.
“Di tahun 2019 itu terus berlanjut. Lalu 2020 juga dilanjutkan. Hanya saja, karena secara kebetulan di era sekarang sedang terkena musibah corona, sehingga program itu sempat terhenti dan dimunculkan kembali kira-kira setelah ada istilah New Normal,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI Sulawesi Selatan, Prof Abdul Rahim Yunus yang juga sebagai narasumber pada diskusi ini, beranggapan bahwa sertifikasi itu merupakan hal yang biasa.
“Saya contohkan, kita dosen dan guru justru kita marah kalo tidak disertifikasi. Perlu kita luruskan, sertifikasi da’i atau da’i bersertifikat? Yang dibahas di sini sertifikasi da’i. Bahkan makna yang sama yang dilakukan kemenag, jikalau dikatakan Bimtek, penceramah agama-agama bersertifikat,” katanya.
Prof Abdul Rahim Yunus, yang juga guru besar UIN ini, menuturkan kalau para da’i atau penceramah akan ketinggalan jika tidak disertifikasi seperti dosen dan guru. Sebab menurutnya, kualitas penceramah tidak bisa diukur.
“Makanya guru dan dosen berlomba-lomba, kalau tidak dipenuhi ya harus dipenuhi. Kalau tidak lulus sertifikasi tidak bisa jadi pegawai tetap. Begitu pentingnya yang namanya sertifikasi guru atau dosen dan tidak ada yang mempermasalahkan,” lanjutnya.
Ia mengakui kalau dirinya sudah mengikuti program ini. Sebenarnya, Kemenag bukannya tidak bermaksud melakukan program seperti yang diisukan publik. Karena sifatnya, program ini seperti bimbingan teknis penceramah agama bersertifikat.
“Kemenag tidak bermaksud mengadakan sertifikasi da’i atau penceramah, tapi akan mengadakan penceramah agama yang memiliki sertifikat. Sama seperti kegiatan lainnya, yang dikasih penghargaan karena mengikuti kegiatan. Kenapa kita tolak?” tutupnya.
Penulis: Ihsan Ismail
