NARASIBARU.com – Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, memperpanjang insentif pemutihan denda pajak kendaraan bermotor hingga 23 Desember 2020. Hal ini diatur dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Sulawesi Selatan, Nomor 2211/ IX / Tahun 2020, tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan.
Sedangkan menurut Kepala Bapenda Sulsel, Andi Sumardi Sulaiman, perpanjangan tersebut dilakukan mengingat pandemi Covid-19 masih terjadi. Meluasnya wabah ini sangat memengaruhi perekonomian di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan.
Meski begitu, ia mengingatkan masyarakat untuk tetap membayar pajak tepat waktu. Jika mereka tidak melaksanakannya hingga 23 Desember 2020, maka akan dikenakan denda sebesar 2 persen per bulan. Angka tersebut ditetapkan dari nilai pokok pajak.
“Penanggulangan wabah Covid-19 perlu usaha keras dan energi besar. Untuk itu kita perlu terlibat bersama. Salah satu peran penting yang dapat ditempuh adalah dengan membayar pajak tepat waktu,” ungkapnya, Kamis, (01/10/2020).
Hingga Kamis 1 Oktober 2020 sore, BAPENDA Sulsel telah mencapai target PKB sebesar 65,38 persen, atau sekitar Rp. 4 milyar dari target awal sebanyak Rp. 1 milyar.
“Kami optimistis dapat mencapai target. Kita harus semangat meski saat ini masih pandemi,” tambahnya.
Sekadar diketahui, untuk menghindari keramaian saat membayar PKB, wajib pajak diimbau untuk melakukan pembayaran PKB secara non tunai. Mereka bisa menggunakan aplikasi Samsat Online Nasional (Samolnas) dan e-Samsat Sulsel. Perangkat tersebut dapat diunduh melalui play store.
Dengan aplikasi E-Samsat Sulsel, wajib pajak dapat melakukan pembayaran PKB melalui ATM, Mobile Banking, Kantor Kas Bank Sulselbar, Indomaret, Alfamidi dan Alfamart. Bahkan, saat ini masyarakat juga sudah bisa membayar pajak dengan menggunakan fitur Gopay (Gobills).
Sedangkan untuk nasabah bank lainnya, wajib pajak dapat menggunakan aplikasi Samolnas. Alternatif lainnya, masyarakat bisa membayar PKB di Samsat Drive Thru, Samsat Keliling, atau ke Samsat Stasioner.
Menurut Iqar (35), salah seorang warga Kecamatan Panakukang yang bermukim di Jalan Prof Abdurrahman Basalamah, keputusan Gubernur ini sangat membantu masyarakat, apalagi di masa pandemi ini.
“Masyarakat banyak yang terdampak masalah pandemi, jangankan bayar pajak, beli makan aja susah,” kata Igar.
Ia melanjutkan, sistem pembayaran yang bisa dilakukan secara online juga cukup memudahkan. Dengan demikian, Ia tidak perlu antri lagi.
“Biasanya, dulu-dulu kita kalau membayar lumayan antrinya, Dek. Sistem yang kayak begini bagusnya bisa menghindari praktek-praktek percaloan. Biasa itu kalau baruki masuk di wilayah kantor samsat, adami tiba-tiba datang tawarkan jasa kilat,” terangnya, sembari berharap pemerintah tetap mengeluarkan kebijakan yang betul-betul pro rakyat.
Penulis: Ihsan Ismail
