Teras
NARASIBARU.com– Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulsel, memberikan kartu kuning kepada Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Hal ini dinyatakan saat publikasi catatan akhir tahun WALHI Sulsel, terhadap kondisi lingkungan hidup di Sulawesi Selatan, Rabu (30/12/2020).
Slamet Riadi, Ketua Tim Catahu WALHI, memaparkan, kerugian materil yang dialami rakyat Sulsel selama pandemi Covid-19. Ia menyampaikan bahwa dampak perampasan ruang yang merugikan masyarakat terkait kerusakan lingkungan mencapai 8,2 Triliun.
“Kerugian yang harus dipikul oleh Rakyat Sulawesi Selatan di tahun ini di masa pandemi, yakni berkisar 8,24 Triliun dengan rincian kasus perampasan ruang senilai 165,7 Miliar Rupiah, pengerusakan lingkungan mencapai angka 36,6 Miiar Rupiah, dan Bencana ekologis sekitar 8,03 Triliun”, ungkap Slamet
Slamet menjelaskan bahwa nilai kerugian warga tahun ini mencapai empat kali lipat dari total kerugian yang dialami Rakyat Sulawesi Selatan di tahun 2019 yakni senilai 2,3 Triliun. “Ini artinya, rekomendasi perbaikan lingkungan yang kami sampaikan di tahun 2019 kepada Gubernur Sulawesi Selatan melalui Catahu diabaikan dan akhirnya rakyatlah yang harus menanggung semuanya”, imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif WALHI Sulsel Muh. Al Amin mengatakan, dirinya sangat kecewa dengan sikap dan cara Nurdin Abdullah mengelola pemerintah Sulawesi Selatan. Menurutnya, selama pandemi Covid-19, rakyat mengalami kerugian yang besar akibat kerusakan lingkungan. Sementara kolega dan keluarga Gubernur malah mendapat izin dan proyek yang nilai keuntungannya fantastis.
Bahkan, usaha dan bisnis mereka lah yang membuat masyarakat kehilangan ruang kelola dan penghasilan. “Di saat rakyat harus melindungi diri dari penyebaran virus dan menyelamatkan diri, serta bertahan hidup di tengah resesi, orang-orang terdekat Gubernur malah mengerjakan proyek APBN dan Utang. Belum lagi, pengusaha tambang yang juga orang dekat gubernur bisa mengatur tender proyek miliaran” katanya.
Oleh karena itu, pihaknya bersama 96.000 orang konstituen WALHI Sulsel memberi peringatan keras kepada Gubernur Sulsel dan meminta Gubernur berhenti membuat pencitraan lalu bekerja sungguh-sungguh untuk masyarakat
“Kami juga minta agar Gubernur berhenti melibatkan kolega dan keluarga dalam mengerjakan proyek APBN/APBD. Dan segera merevisi RZWP3K Sulsel dan mencabut izin-izin usaha yang selama ini merusak lingkungan dan memiskinkan rakyat”, tegasnya.
Penulis : Ihsan Ismail
