Teras
NARASIBARU.com – Nurdin Abdullah mengusulkan program digitalisasi desa pada Rapat Koordinasi (Rakor), dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas RI, Suharso Monoarfa, secara daring di Kantor Gubernur, Selasa (23/2/2021).
Program ini diusulkan di beberapa Kabupaten yakni, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Barru, Kabupaten Luwu Timur, serta Kabupaten Bone. Gubernur Sulawesi Selatan, melalui program ini, berharap desa yang lain dapat ditopang dengan menggunakan APBD Provinsi dan Kabupaten.
“Kami usulkan untuk fasilitasi UMKM Pertanian dan Perikanan di Kabupaten Jeneponto, Sinjai, Wajo, dan Bone,” kata Nurdin Abdullah.
Program desa digital tersebut adalah Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). Terkhusus pada proyek ini, kata Nurdin, merupakan implementasi dari Presiden RI, Jokowi. Tambahnya, program ini dapat mendorong pemulihan ekonomi dari desa, apalagi angka kemiskinan di pedesaan masih besar. Padahal di desa sangat kaya akan potensi sumber daya alamnya.
“Hal ini juga dimaksudkan untuk menjawab isu strategis pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif, dan transformasi digital ke desa, untuk membangun sistem pemasaran komoditi unggulan dan produk desa, melalui pemanfaatan teknologi informasi,” paparnya.
Selain menjadi pintu gerbang, Sulsel juga dianggap menjadi penghubung serta lokomotif pertumbuhan ekonomi kawasan timur. “Oleh karena itu, support maksimal dari Bapak Menteri sangat kami harapkan, agar pembangunan di KTI, khususnya di Sulsel, bisa semakin akseleratif,” tutupnya.
Berdasarkan data dari Bappenas, saat rapat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022, pada Jumat (19/2/2021) lalu, Menteri Suharso Monoarfa mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 2,07 persen akibat adanya pandemi. Pembangunan pada 2022 diharapkan menjadi tahun pemulihan ekonomi.
Pembangunan ini menjadi landasan untuk mewujudkan visi Indonesia 2045, salah satunya keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap). “Tahun 2022, diharapkan menjadi tahun pertama yang mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19, dan merupakan tahun kunci bagi pemantapan pemulihan ekonomi,” kata Suharso.
Kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata, pendekatan kewilayahan sangat penting untuk mencapai target pemulihan ekonomi pada 2022. Karena itu setiap daerah perlu mengkaji potensi masing-masing wilayahnya, yang dapat digali atau dioptimalkan.
“Inilah pembangunan yang berbasis kewilayahan. Memastikan apa yang menjadi target nasional bisa tampil di daerah. Misalnya pertumbuhan ekonomi, potensi apa yang bisa dikembangkan, sumber daya berkualitas, karena semua hal berkaitan,” ujar Deputi Rudy.
Penulis: Ihsan Ismail
