Banyak Menerima Aduan Dugaan Kecurangan, Ombudsman Jambi Akan Tindaklanjuti Aduan Peserta PPPK

NARASIBARU.COM - Saat ini lagi viral soal kecurangan tes kelulusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sejumlah daerah.

Dan diduga ada kecurangan ini mendapat sorotan dari media dan publik, karena hasil penilaian BKN dan BKPSDMD setempat selisih.

Seperti di Provinsi Jambi sendiri, sejumlah aduan terkait dugaan kecurangan dalam proses seleksi PPPK di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh telah diterima oleh Ombudsman Jambi.

Terkait dugaan kecurangan ini, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, Saiful Roswandi, buka suara terkait dugaan kecurangan dalam proses seleksi PPPK Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Roswandi mengungkap jika pihaknya telah banyak menerima konsultasi terkait pengaduan dugaan kecurangan yang terjadi.

Baca Juga: Diduga Ada Kecurangan, Ombudsman Minta Peserta PPPK Lakukan Komplain

Baca Juga: Peserta Keluhkan Kejanggalan Hasil Akhir PPPK, Begini Saran Fadhil Arief

Baca Juga: Berikut Nama-nama Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru di Kabupaten Batanghari

Tak hanya itu, aduan terkait terjadinya intimidasi hingga ancaman dari oknum pejabat kepada peserta yang melakukan protes pun muncul.

Saiful menyayangkan sikap yang dilakukan oleh pknum pejabat tersebut, menurutnya pejabat publik seharusnya menerima segala aduan yang diberikan oleh peserta seleksi PPPK, dan tak seharusnya melakukan intimidasi maupun ancaman.

Lebih lanjut, Saiful menegaskan bahwa bentuk intimidasi apapun merupakan bentuk dari sikap atau mental yang feodalistik.

Baca Juga: Telah Disepakati Tenaga Honorer Diatas 5 Tahun Tanpa Putus Wajib Diangkat Menjadi PPPK, Tapi....

Baca Juga: Guru Swasta Yang Lulus PPPK, Minta Ditempatkan Awal Dia Mengajar, Begini Kata Anggota DPR

Sudah seharusnya pejabat itu menerima segala macam kritik dari rakyatnya, sebab ini merupakan era

"Bahkan kita ini pertanyakan bagaimana kompetensi pejabatnya yang memberikan tekanan ke peserta yang mau menyampaikan kritik, Itu pejabat yang melakukan intimidasi, punya kompetensi nggak jadi pejabat Publik?," tanya Saiful, (27/12/2023).