Ceramah Hukum Terpadu: Kanwil Kemenkumham Sumsel Dorong Netralitas Aparatur Pemerintah Menjelang Pemilu 2024

- Jumat, 19 Januari 2024 | 12:00 WIB
Ceramah Hukum Terpadu: Kanwil Kemenkumham Sumsel Dorong Netralitas Aparatur Pemerintah Menjelang Pemilu 2024

NARASIBARU.COM - Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumsel terus giat melaksanakan kegiatan Ceramah Hukum Terpadu sebagai bagian dari upaya menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat.

Pada Rabu 17 Januari 2024, Tim Penyuluh Hukum yang dipimpin oleh Kepala Bidang Hukum, Ave Maria Sihombing, menggelar ceramah di Kantor Camat Kemuning, Palembang.

Ceramah ini bertajuk "Menciptakan Netralitas bagi Aparatur Pemerintah dalam Menyukseskan Pemilu Tahun 2024".

Baca Juga: Agus Fatoni: Gunakan Hak Suara pada Pilpres, Pileg dan Pilkada 2024

Ave Maria Sihombing, Kabid Hukum, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya netralitas kades/lurah sebagai aparatur pemerintah yang erat kaitannya dengan masyarakat.

"Sistem demokrasi yang berkedaulatan rakyat memerlukan SDM di lingkup pemerintah yang netral agar Pemilu 2024 dapat berjalan tertib dan kondusif," ungkap Ave Maria.

Muhammad Irman, Camat Kemuning Palembang, menambahkan bahwa tema ceramah ini sangat relevan mengingat tahun 2024 akan menjadi tahun pesta demokrasi dengan Pemilihan Umum (Pemilu).

Baca Juga: Sederet Selebriti Saksikan Prabowo Lepas Kapal RS TNI Bantu Palestina, Raffi Nagita hingga Happy Asmara

"ASN sebagai pejabat publik harus memahami poin-poin tentang netralitas agar tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Harapannya, hasil diskusi hari ini dapat disosialisasikan kepada rekan ASN lain untuk bijak menghadapi tahun politik," tegas Irman.

Ceramah Hukum Terpadu juga membahas Paralegal Justice Award 2024 yang baru dibuka untuk lurah/kades.

Para lurah/kades dianggap sebagai tokoh dekat dengan masyarakat dan memiliki peran krusial sebagai hakim perdamaian desa/kelurahan atau juru damai yang dapat menyelesaikan masalah hukum lokal tanpa harus melibatkan ranah hukum formal.

Baca Juga: HMI Cabang Lubuklinggau Galang Dana Kemanusian untuk Korban Banjir Muratara

Rencananya, kegiatan Ceramah Hukum Terpadu ini akan terus dilaksanakan secara rutin, menjangkau daerah atau kecamatan lain yang dianggap sebagai sasaran yang tepat untuk mendapatkan penyuluhan hukum.

Dengan demikian, diharapkan kesadaran hukum masyarakat dapat terus tumbuh dan menciptakan lingkungan yang kondusif menjelang Pemilu 2024.***

Artikel ini telah lebih dulu tayang di: sumsel24.com

Komentar