Forum Puskesmas Kabupaten OKI : Tudingan Penggalangan Dana Dibantah Keras!

NARASIBARU.COM - Forum Puskesmas Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI),  Muherli membantah keras isu negatif yang ditudingkan kepada dirinya beserta sejumlah kepala puskesmas.

Beberapa kepala puskesmas yang ditemui, justru menuding pernyataan tendensius tersebut kemungkinan dilontarkan tidak lepas dari persoalan pribadi yang kemudian dihubungkan dengan kegiatan kedinasan.

Secara gamblang disampaikan Muherli bersama rekan sesama kepala puskesmas ini sendiri, bahwa sejauh ini diakuinya tidak pernah sekalipun terjadi arahan untuk mengumpulkan sejumlah dana secara kolektif atas permintaan Kepala Dinas Iwan Setiawan kepada 33 Kepala Puskesmas.

"Bagaimana mungkin saya disebut koordinator pengumpul dana dari rekan-rekan puskesmas. Sementara yang dituduhkan tidak pernah terjadi sekalipun. Terlebih disebut sebagai kutipan uang rutin setiap bulan," ujar dia saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kayuagung, Senin (29/01/24).

Lebih jelas diungkapkan Muherli, berbagai urusan dinas seperti sosialisasi atau kegiatan pelayanan kesehatan lainnya telah dianggarkan tersendiri oleh Dinas Kesehatan. Termasuk anggaran bagi puskesmas masing-masing,

"Secara logika, terbilang konyol sekali dilakukan bila meminta pungutan tersebut. Sementara masing-masing telah memiliki anggaran tersendiri,"tegas dia.

Menurut dia, dengan isu miring ini sendiri dirasakan cukup mengganggu kinerja dirinya dimana ia mendapatkan keluhan serupa dari rekan-rekan sejawat,

"Rekan-rekan mengeluhkan hal yang sama. Mereka mendesak kami harus mengeluarkan klarifikasi agar fitnah yang terlontar tidak diyakini sebagai fakta sebenarnya. Bahkan bila diperlukan, mereka malah hendak mengajukan gugatan secara hukum," ucap dia.

Lebih lanjut, dikatakan Muherli terkait beberapa pertemuan 13 dari 33 kepala puskesmas yang dituding sebagai kelompok tertentu.

Dia menggarisbawahi dengan jelas, bahwa kelompok 13 tersebut sengaja dipanggil kepala dinas untuk berkoordinasi terkait penanganan demam berdarah.

Sambung dia, dalam kelompok kecil tersebut terdiri dari kepala puskesmas yang wilayahnya telah terjadi kasus demam berdarah dan kapus yang telah berhasil menekan angka kasus secara proporsional,

"Kepala Puskesmas (Kapus) yang telah terjadi kasus maupun yang dianggap sudah berpengalaman menekan angka kasus demam berdarah di wilayah masing-masing ini dikumpulkan untuk merumuskan penanganan secara komprehensif,"ungkap dia. 

Diteruskan dia, justru tidak berlaku efektif bila seluruh kapus diminta hadir. Mengingat jarak tempuh dan biaya serta prinsip prioritas penanganan yang didahulukan guna menekan dan meminimalisir penyebaran kasus DBD meluas,

"Cukup dibekali sejumlah mitigasi pencegahan demam berdarah bagi wilayah yang belum terkena dampak dari kasus demam berdarah. Jadi kapus yang dipanggil bukan dipilih-pilih untuk bersekutu atau semacamnya," urai dia.