Rakorda Pemilu 2024, Bupati Sleman Ajak Masyarakat Perkuat Koordinasi

NARASIBARU.COM – Jelang pesta demokrasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) terkait pelaksanaan Pemilu tahun 2024 bersama jajaran Forkopimda Sleman.

Bertempat di Aula Lantai 3 Pemkab Sleman, pada Kamis, 1 Februari 2024, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo, hadir memberikan arahan sekaligus membuka acara.

Kustini menyampaikan, kesuksesan Pemilu 2024 menjadi tanggung jawab bersama.

Baca Juga: TPN Ganjar Mahfud Akan Gelar Konser Hajatan Rakyat di GBK, Catat Tanggalnya!

Ia mendorong seluruh pihak untuk mewujudkan pesta demokrasi ini dengan sikap yang jujur dan adil serta menghindari intrik, intimidasi, provokasi, dan ujaran kebencian.

Untuk itu, Kustini berharap momen pemilu dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat persatuan serta koordinasi.

"Melalui pertemuan ini mari kita rapatkan barisan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana," ujar Kustini.

Baca Juga: Mahfud MD Mundur dari Kabinet Jokowi, Begini Respons Sandiaga Uno

Ia juga memberikan arahan, agar kegaduhan di masyarakat seperti permasalahan terkait pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) beberapa waktu yang lalu tidak terulang kembali.

Sementara itu, Kepala KPU Sleman, Ahmad Baehaqi melaporkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai persiapan, salah satunya terkait persiapan logistik.

Ahmad menjelaskan, persiapan ini telah berjalan sebanyak 90%. Untuk proses distribusi logistik, dijadwalkan Ahmad akan dimulai pada 11-13 Februari 2024.

Baca Juga: Ajak Masyarakat Kawal Pemungutan Suara, Prabowo: Tolong Tunggu dan Awasi

"Proses distribusi logistik akan diawali pada tanggal 11 Februari dan dijadwalkan berakhir pada tanggal 13 Februari. Untuk keamanan proses distribusi kami mohon dukungan dari Kapolresta dalam mengamankan proses ini," terangnya.

Ketua Bawaslu Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar juga mengingatkan terkait kerawanan yang dapat terjadi pada masa tenang, seperti halnya kampanye, politik uang, hingga adanya alat peraga kampanye pada masa tenang.

Di samping itu, risiko terkait bencana hidrometrologi juga menjadi langkah yang perlu diantisipasi untuk menunjang kelancaran proses pemilu.