Bank Indonesia: Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Secara Non Tunai di Bali Tumbuh Signifikan

- Kamis, 21 Desember 2023 | 00:01 WIB
Bank Indonesia: Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Secara Non Tunai di Bali Tumbuh Signifikan

NARASIBARU.COM- Bank Indonesia mencatat dari sisi pendapatan, pembayaran pajak daerah dan retribusi dari masyarakat di Bali secara non tunai menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.

"Per Desember 2023 tercatat 97% pembayaran telah dilakukan secara non tunai," tutur Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja dalam keterangan tertulisnya 19 Desember 2023.

Sebelumnya, pada High Level Meeting 18 Desember menyepakati beberapa hal sebagai berikut. Pembuatan kebijakan yang secara konsisten untuk mendorong Pemanfaatan Kanal Pembayaran Digital Pada Pembayaran Pajak dan Retribusi. Kebijakan tersebut harus diimplementasikan dalam bentuk peraturan
daerah.

Baca Juga: OJK Sabet Penghargaan Predikat Badan Publik Informatif Terbaik 2023

Kemudian, optimalisasi Infrastruktur Digital termasuk optimalisasi pemanfaatan KKI BPD Bali yang sudah mendapatkan izin dari Bank Indonesia.

"Setiap Pemda di Bali harus memaksimalkan penggunaan KKI BPD Bali baik melalui kanal QRIS ataupun Kartu Kredit Fisik," imbuh Erwin Soeriadimadja.

Sementara itu, tiga award atau Penghargaan TP2DD diborong Bali sebagai juara III TP2DD Provinsi Terbaik wilayah Jawa-Bali, Kota Denpasar sebagai Juara II TP2DD Kota Terbaik wilayah Jawa-Bali dan Kabupaten Buleleng sebagai Juara II TP2DD Kabupaten Terbaik wilayah Jawa-Bali.

Baca Juga: Syrco BASÈ Ubud Hadirkan Menu Istimewa Chef Syrco Bakker, Rayakan Momen Libur Akhir Tahun

Dengan tiga penghargaan TP2DD semakin meneruskan komitmen untuk terus mendigitalisasikan sektor belanja daerah, dengan mengimplementasikan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) melalui Kartu Kredit Indonesia (KKI) dari BPD Bali.

Hal itu terungkap saat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Bali telah melaksanakan High Level Meeting (HLM) pada 18 Desember 2023.

HLM dipimpin Penjabat Gubernur Bali, dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Bali, Bupati/Wali Kota se-Bali atau yang
mewakili, Direktur Utama BPD Bali, Kepala Bapenda/BPKAD se-Bali serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Baca Juga: Peringati HKSN dan Hari Disabilitas Internasional 2023 di Bali: Aksi Sosial untuk Kesejahteraan Bersama

Dalam Rakornas P2DD pada 3 Oktober 2023, Bali berhasil mendapatkan (tiga) award, yaitu Provinsi Bali sebagai juara III TP2DD Provinsi Terbaik wilayah Jawa-Bali, Kota Denpasar sebagai Juara II TP2DD Kota Terbaik wilayah Jawa-Bali dan Kabupaten Buleleng sebagai Juara II TP2DD Kabupaten Terbaik wilayah Jawa-Bali.

Pada saat ini, 4 pemerintah daerah di Bali telah mengimplementasikan KKI BPD Bali, yaitu Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan, dan pada 2024 ditargetkan seluruh Pemda Bali dapat mengimplementasikan KKI tersebut.

HLM dilaksanakan sebagai upaya untuk mempercepat perluasan digitalisasi di Provinsi Bali pada tahun 2024.

Baca Juga: Imigrasi Ngurah Rai Amankan Dua Perempuan WNA yang Dicari Terkait Kasus Penganiayaan di Bali

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja menjelaskan, HLM TP2DD merupakan implementasi dari KEPPRES No. 3 Tahun 2021, dimana dalam KEPPRES tersebut, Presiden menekankan pentingnya percepatan dan perluasan digitalisasi melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, untuk mendukung tata kelola keuangan, keuangan inkusif, dan perekonomian nasional.

Berdasarkan survei Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester I 2023, seluruh kota/kabupaten di Bali telah masuk dalam Kategori Digital.

Selain itu, memperkuat Sinergi dan Kolaborasi P2DD antar OPD Tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten dalam melakukan edukasi dan sosialisasi untuk peningkatan literasi masyarakat dalam penggunaan pembayarann secara digital.

Baca Juga: BRILian Fest 2023: Merayakan HUT ke-128 BRI Regional Office Denpasar di Pantai Melasti

Kolaborasi, Inovasi, dan Sinergi antar pemangku kebijakan menjadi langkah penting untuk memberikan layanan pembayaran non tunai yang semakin mudah, cepat dan nyaman di Provinsi Bali. ***

Artikel ini telah lebih dulu tayang di: baliwara.com

Komentar