APBN Tahun 2024 Bertujuan Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

BISNIS PEKANBARU - APBN tahun anggaran 2024 disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 pada 16 Oktober.

Dalam undang-undang tersebut, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 2.802,29 triliun dan belanja negara sebesar Rp 3.325,12 triliun sehingga menyebabkan defisit sebesar Rp 522,83 triliun atau sekitar 2,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Di sisi belanja negara, anggarannya terbagi atas anggaran belanja pemerintah pusat dengan alokasi sebesar Rp 2.467,53 triliun dan anggaran transfer daerah sebesar Rp 857,59 triliun.

Baca Juga: Serangan Udara Israel Menewaskan Puluhan Orang Saat Malam Natal, Paus Fransiskus Menyesalkan Perang di Tanah Suci

Anggaran tersebut akan dioptimalkan untuk mendukung tema kebijakan fiskal APBN 2024 yaitu “Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Oleh karena itu, kebijakan belanja pemerintah diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi, memperkuat kualitas belanja (belanja lebih baik), mendorong subsidi tepat sasaran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan penciptaan lapangan kerja.

Untuk memastikan APBN tahun 2024 dapat menjalankan perannya, terdapat beberapa hal yang menjadi fokus, antara lain alokasi pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; alokasi kesehatan untuk mempercepat pengurangan stunting dan melanjutkan transformasi sistem kesehatan; alokasi perlindungan sosial untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan sumber daya manusia jangka panjang; alokasi subsidi untuk menstabilkan harga, menjaga daya beli, dan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); alokasi infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi dan pemerataan pembangunan; alokasi ketahanan pangan untuk meningkatkan ketersediaan, akses dan menstabilkan harga pangan; dan alokasi hukum dan hak asasi manusia untuk mendukung keamanan pemilu dan pembangunan ibu kota negara baru, Nusantara.

Baca Juga: Miliarder Inggris Jim Ratcliffe Akan Membeli 25 Persen Saham Manchester United

Di tengah ketidakpastian global, termasuk berlanjutnya krisis geopolitik dan melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia yang berdampak pada menurunnya permintaan global, termasuk terhadap produk Indonesia, penerapan APBN tahun 2024 akan penuh tantangan.

APBN tahun 2024 harus tetap mampu memenuhi peran shock absorber untuk menahan dampak guncangan ekonomi global dan mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Oleh karena itu, diperlukan peran aktif seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan percepatan dan kualitas pelaksanaan anggaran.

Baca Juga: Pabrik Nikel Morowali Dihentikan Pasca Ledakan Tungku yang Menewaskan 13 Orang

Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan, “Di tengah dinamika perekonomian global dan geopolitik yang belum stabil, diperlukan kerja keras dan sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan belanja (belanja) yang berkualitas. lebih baik) sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.”

Dalam teori ekonomi permintaan agregat, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen PDB.