NARASIBARU.COM-Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar rata-rata 10 persen, mulai berlaku pada awal Januari 2024.
Aturan kenaikan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (TIS).
Baca Juga: Gubernur Al Haris dan Pj Bupati Asraf Melayat ke Rumah Duka Korban Longsor di Kerinci
Pasal 2 ayat (2) huruf b PMK tersebut menyatakan bahwa batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram Hasil Tembakau buatan dalam negeri mulai berlaku sejak 1 Januari 2024.
Dalam pengaturan tersebut, pemerintah mempertimbangkan aspek-aspek seperti tenaga kerja pertanian dan industri rokok.
Baca Juga: BPS Ungkap Inflasi Desember 2023 Capai 0,41 Persen, Tertinggi Sepanjang Tahun
Keputusan ini juga didasarkan pada target penurunan prevalensi perokok anak usia 10-18 tahun menjadi 8,7 persen, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.
Peningkatan tarif cukai ini diharapkan dapat mengendalikan konsumsi dan produksi rokok, serta berdampak pada menurunnya keterjangkauan rokok di masyarakat.
Baca Juga: AP I dan AP II Resmi Merger, InJourney Airports Menjadi Operator Bandara Terbesar Kelima Dunia
Sebagai hasilnya, berikut daftar harga rokok terbaru per 1 Januari 2024:
Sigaret Kretek Mesin (SKM)
Golongan I: Rp 2.260 per batang (sebelumnya Rp 2.055)
Golongan II: Rp 1.380 per batang (sebelumnya Rp 1.255)
Sigaret Putih Mesin (SPM)
Golongan I: Rp 2.380 per batang (sebelumnya Rp 2.165)
Golongan II: Rp 1.465 per batang (sebelumnya Rp 1.295)
Sigaret Kretek Tangan (SKT) atau SPT
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: jambione.com
Artikel Terkait
Tuai Pro Kontra! Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Usul Program Sumbat Sperma Suami Jadi Syarat Penerima Bansos
Yayasan yang Garap Proyek Makan Bergizi Gratis Dikuasai Keluarga dan Pendukung Prabowo
BKPM Ungkap Adanya Investasi yang Meleset Rp1.500 Triliun di Akhir Pemerintahan Jokowi
Dedi Mulyadi Wajibkan KB Vasektomi Untuk Penerima Bansos: Berhenti Bikin Anak Kalau Tak Sanggup!