Menggembirakan PPL dan Petani, Tambahan Anggaran Pupuk Subsidi Sesuai Kebutuhan

BANJARNEGARA - Kabar adanya penambahan anggaran pupuk bersubsidi sebesar Rp 14 triliun yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan angin segar bagi petani dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Selain itu, pemerintah telah mempermudah regulasi pengambilan pupuk melalui kartu tanda penduduk (KTP).

Seperti yang disampaikan PPL dari Kabupaten Banjarnegara Wilayah kerja BPP Wanadadi, Ragil Sapautro ini. Penambahan anggaran ini diyakini akan menyelesaikan masalah kurangnya pupuk bersubsidi. Menurutnya, PPL sudah melakukan pendataan, validasi data kebutuhan pupuk secara real.

"Karena kita sudah merekap data, bahwa petani yang sudah menebus pupuk subsidi berdasar alokasi 2023 itu kita benar-benar pilih. Misalnya petani A dia menebus kemarin berarti dia benar benar butuh pupuk subsidi, lalu ada petani yang tidak menebus artinya dia tidak butuh pupuk subsidi," ujar Ragil.

Baca Juga: Jawab Komen Pengamat: Petani Bawang Brebes Dukung Kebijakan Pupuk Subsidi

Dia menjelaskan, setelah data tersebut sudah masuk e-RDKK dan buat verifikasi berjenjang, PPL juga melakukan sosialisasi kepada petani pada saat pendataan tersebut. Salah satu sosialisasi itu untuk melakukan update data sesuai dengan kebutuhannya.

"Alokasi 2024 ini sejujurnya kami kaget ketika pertama melihatnya. Kami itu kewirangan (malu) rasanya, alokasi jadi kecil dan kurang Tapi ketika kemarin di Kabupaten Banyumas Pak Jokowi menyampaikan bahwa pupuk bersubsidi ditambah Rp 14 triliun, itu disambut gembira sama petani seluruh indonesia," ungkapnya.