SAWITKU-Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 241 konflik agraria terjadi sepanjang tahun 2023 atau meningkat 12% dari 212 kasus pada tahun sebelumnya.
Dari ratusan konflik tersebut, sektor perkebunan tetap menempati posisi pertama sebagai sektor dengan konflik tertinggi.
Dari jumlah konflik ini, KPA mencatat lahan terdampak seluas 638.188 hektare lahan dan 135.608 kepala keluarga (KK) di 346 desa/kampung/kota.
Baca Juga: Menteri ESDM : Mandatori Biodiesel Mampu Hemat Devisa RI Rp120 Triliun
“Eskalasi konflik agraria tertinggi di sektor perkebunan dan agribisnis, termasuk skala besar. Ini selalu terjadi selama 10 tahun terakhir,” kata Sekretaris Jenderal KPA Dewi Sartika dalam peluncuran Laporan Tahunan KPA tahun 2023 pada Senin, 15 Januari 2024.
Konflik di area perkebunan menempati posisi teratas sebanyak 108 letusan konflik seluas 124.545 hektare, dan jumlah korban terdampak mencapai 37.553 KK.
Tren ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2022 yang mencatat 99 konflik.
Baca Juga: Korean Air dan Cathay Pacific Tabrakan di Landasan Pacu Bandara Jepang
Di sektor perkebunan, komoditas sawit menyumbang 82% atau 88 konflik atau yang tertinggi di antara komoditas lainnya pada 2023, dengan luas area terdampak 103.133 hektare.
Menurut Dewi, penyebab konflik agraria di area perkebunan melibatkan perusahaan pelat merah PTPN dengan 20 konflik yang mencakup 21.602 hektare lahan. Konflik menimpa 7.778 korban.
Sementara itu perusahaan swasta menyebabkan konflik yang jauh lebih tinggi, yakni 88 konflik yang mencakup luas 102.943 hektare dan 29.775 korban.
Baca Juga: Membangkang, KLHK Segera Eksekusi Kebun Sawit JJP
Dewi mengatakan konflik agraria di sektor perkebunan tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam pemberian izin konsesi.
"Bisnis sawit tidak bisa terus-menerus mengabaikan bahwa memang ada PR cukup berat terkait kebijakan alokasi tanah untuk ekspansi kebun sawit yang terus meluas dan mendapat privilese kebijakan," kata Dewi.
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: sawitku.id
Artikel Terkait
GAWAT! 4 Lembaga Asing Kompak Ramalkan Ekonomi Gelap Untuk Indonesia
Masyarakat Jangan Buru-buru Nilai Defisit APBN, Sri Mulyani: Ojo Kesusu
Ultimatum Luhut: Semua Harus Setuju Pembentukan Family Office!
Mantan Anak Buah Prabowo: Pemain Crude dan BBM Itu Donatur di Pilpres!