SAWITKU-Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Riau minta pemerintah Provinsi Riau mengungkap perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi tanpa mengantongi Hak Guna Usaha (HGU).
Direktur Eksekutif Kadin Kholis Romli menilai, persoalan ini harus diusut untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penegakan kepastian dan keadilan hukum.
Kadin Riau, kata Kholis Romli, mendukung upaya penyelidikan dan penyidikan secara integratif dari unsur penegak hukum baik dari kepolisian, kejaksaan dan KPK dalam upaya mencegah kerugian negara.
Baca Juga: Hamparan Kebun Sawit di Kawasan Konservasi Marak
"Jika temuan ini valid, persoalan ini harus diusut tuntas. Pasalnya, patut diduga ada sindikat kejahatan pidana baik pidana perpajakan maupun pidana lingkungan yang serius," ungkap dia, Minggu 28 Januari 2024.
Kholis Romli mengatakan, pihaknya tidak mentolerir praktik bisnis yang menabrak pidana ekonomi maupun lingkungan.
Dia juga mensinyalir pembiaran kasus telah berlangsung lama dan melibatkan banyak pihak oknum pemerintah dan korporasi kebun sawit.
Baca Juga: Pejabat KLHK Bisa Dipidana Terkait Maraknya Kebun Sawit Dalam Kawasan Hutan
Sebelumnya, Gubernur Riau (Gubri), Edy Natar Nasution menyebut baru 145 dari 273 perusahaan perkebunan sawit yang mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) ( 53 persen) dengan luasan mencapai 992.992,02 hektar,
Sisanya 126 merupakan kebun tak ber-HGU alias ilegal.
Saat ini sedikitnya ada 273 perusahaan perkebunan di 12 kabupaten kota se-Provinsi Riau yang menguasai Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 1,739,300.85 hektare (Ha).
Baca Juga: Kontraktor Food Estate Pakai Alamat Toko Ponsel Disorot Penggiat Lingkungan
Hal itu disampaikan Gubernur Riau (Gubri) Edy Natar Nasution saat membahas konflik lahan dengan perusahaan perkebunan sawit dan bupati/walikota se-Provinsi Riau, Rabu 24 Januari 2024.
Gubri mengatakan, luas lahan perkebunan sawit di Riau mencapai 3,3 juta hektar atau 20,08 persen dari luas sawit secara nasional 16,3 juta hektar.
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: sawitku.id
Artikel Terkait
GAWAT! 4 Lembaga Asing Kompak Ramalkan Ekonomi Gelap Untuk Indonesia
Masyarakat Jangan Buru-buru Nilai Defisit APBN, Sri Mulyani: Ojo Kesusu
Ultimatum Luhut: Semua Harus Setuju Pembentukan Family Office!
Mantan Anak Buah Prabowo: Pemain Crude dan BBM Itu Donatur di Pilpres!