Pemprov Riau Akan Evaluasi Korporasi Sawit Berkonflik

SAWITKU-Pemerintah Provinsi Riau bakal membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Penanganan Konflik Lahan Provinsi Riau untuk menindaklanjuti dan menanggapi konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan sawit.

Menurut Asisten I Setdaprov Riau Zulkifli Syukur, tim terpadu ini melibatkan Polda Riau, Korem 031 Wirabima, Kejati Riau, BPN Riau, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Pemprov bersama pemangku kepentingan sawit baru merampungkan rapat pembentukan Tim Satgas Terpadu Penanganan Konflik Lahan di Riau. Tim ini akan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) yang akan dikeluarkan oleh Gubernur Riau," ungkap Zulkifli, Senin 29 Januari 2024.

Baca Juga: OJK Dorong Skema Baru Pembiayaan Kebun Sawit 

Menurutnya proses pemilihan anggota tim akan melalui tahapan matang, dengan rapat lanjutan sebelum SK tim ditandatangani oleh Gubernur Riau.

Zulkifli menjelaskan, tim terpadu ini adalah melakukan evaluasi dan inventarisasi perkebunan sawit di Riau yang mengalami konflik dengan masyarakat.

Dia mengakui langkah ini diambil untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ada, seperti hak masyarakat sekitar perusahaan perkebunan sawit.

 Baca Juga: Bikin Ketimpangan Ekonomi, Mahfud Janji Sikat Habis Mafia Sawit

"Kami juga akan mengidentifikasi perusahaan yang belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Harapannya, dengan langkah ini, konflik lahan perkebunan antara perusahaan dan masyarakat dapat diminimalkan, di mana masyarakat mendapatkan haknya dan perusahaan dapat beroperasi dengan nyaman," ungkapnya.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Riau menyikapi pernyataan pemprov bahwa ratusan perusahaan sawit yang beroperasi di daerah itu, tidak mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) dari pemerintah namun tetap berproduksi hingga saat ini.

Direktur Eksekutif Kadin Riau Kholis Romli menyebutkan dari penyataan pemprov terkait temuan perusahaan sawit tanpa HGU itu, apabila data tersebut valid, masalah tersebut harus diusut sampai tuntas.***