Soroti Kemenag Kampanye Terselubung untuk Pemenangan Prabowo, Begini Kata Koordinator Young Indonesia Monitoring

NARASIBARU.COM - Dugaan kampanye terselubung untuk pemenangan Capres Prabowo Subianto yang dilakukan Kementerian Agama RI atau Kemenag mendapat sorotan sejumlah pihak.

Koordinator Young Indonesia Monitoring (YIM), Sabri Leurima mendesak Kemenag untuk tidak melakukan kampanye terselubung untuk Capres Prabowo.

Hal itu disampaikan Sabri merespon langkah Kemenag yang akan mengundang Prabowo pada acara Sarasehan Kemandirian Pesantren di Jakarta, Sabtu, 16 Desember 2023 besok.

Baca Juga: Lanjutan Liga Inggris: Bermain dengan 10 Pemain, Manchester United Berhasil Menahan Imbang Liverpool di Kandang Sendiri

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari koalisi, Kemenag akan menghadirkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai narasumber pada acara Sarasehan di Hall Theater Pintu (Gate) 9, Jakarta International Expo (JIEXPO).

Sabri mendesak agar Kemenag segera membatalkan undangan Capres Prabowo dalam Sarasehan tersebut. Hal ini bertujuan untuk tidak terjadinya kampanye terselubung.

"Kemenag jangan kampanye terselubung untuk Prabowo, kami mendesak untuk segera dibatalkan,"kata Sabri di Jakarta, Senin, 18 Desember 2023.

Baca Juga: Warga Aceh Tamiang Yakin Anies Baswedan Jadi Presiden, Warga: Kami Yakin Anies Akan Membawa Perubahan Indonesia

Selain itu, Sabri menjelaskan bahwa sebelumnya Prabowo juga diketahui menghadiri sejumlah kegiatan yang tidak ada korelasinya dengan kerja-kerja Menteri Pertahanan.

Ia membeberkan seperti kehadirannya di Rapat Kerja APDESI Jawa Barat, juga mengunjungi korban erupsi gunung Merapi di Sumatera Barat (Sumbar).

"Rekam jejak Prabowo ini, saya duga adalah bagian dari kampanye terselubung. Ini tidak dapat dibenarkan,"tukasnya.

Baca Juga: 4 Zodiak Ini Bakal Menikah Tahun 2024, Mereka Telah Menemukan Cinta Sejati, Sudah Siap Mental dan Finansial

Lebih lanjut, pegiat HAM itu juga mengatakan penggunaan sumber daya negara seperti yang dilakukan Kemenag untuk kepentingan pemenangan Capres tertentu tidak dapat dibiarkan.

"Jelas ini melanggar prinsip keadilan dalam Pemilu yang tidak boleh diabaikan,"ujar koordinator YIM.