Bawaslu RI Ajak Warga NTB Ikut Awasi Pemilu

LombokPost--Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty memandang partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu mengalami peningkatan.  Hal itu ia sampaikan saat menghadiri kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif di Kantor Bawaslu NTB, kemarin (29/12).

“Angka penanganan pelanggaran pemilu saat ini sudah jauh lebih besar dari penanganan pelanggaran 2019 di masa kampanye ini yang sudah mencapai 31 persen. Itu sifatnya adalah laporan dari masyarakat. Artinya kan banyak masyarakat sudah memiliki kesadaran kritis yang bagus,” kata Lolly.

Salah satu faktor meningkatnya kesadaran masyarakat dalama melakukan pengawasan dikatakan merupakan faktor dari kemudahan media digital salah satunya dari media sosial. Kondisi tersebut menurut Lolly menjawab tantangan fenomena gunung es dalam pelanggaran pemilu. Di mana apa yang ditemukan Bawaslu RI merupaka bagian di permukaan saja.

Fenomena gunung es menurutnya bisa tidak terjadi di pemilu 2024 mendatang. Sebab selain meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan, Bawaslu RI juga sudah sejak awal menerbitkan Indeks Kerawanan Pelanggaran (IKP) yang diharapkan dapat menjadi acuan pencegahan.

Dalam upaya mengatasi setiap pelanggaran yang masih kerap terjadi, Bawaslu mengedepankan langkah-langkah pencegahan. Kata Lolly, upaya pencegahan di NTB sejauh ini sudah mencapai 4000 lebih.

“Upaya pencegahan dan temuan-temuan pelanggaran ini menjadi catatan penting bagi kita termasuk publik, untuk sama-sama memperluas daya jangkau bawaslu, dan juga masyarakat untuk berani melaporkan ke bawaslu jika terjadi pelanggaran,” jelasnya.

Lolly juga menegaskan jika Bawaslu membuka ruang kepada publik untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu. Selain memasifkan informasi melalui media informasi, Bawaslu juga membuka posko pengaduan yang bisa diakses oleh masyarakat yang sekiranya belum melek digital.

Kata dia, Bawaslu juga mengedepankan langkah-langkah sosialisasi pencegahan yang bersifat tatap muka. Hal itu berupa forum warga, desa anti politik uang, dan pertemuan-pertemuan langsung lainnya. “Dalam konteks ini, kita bikin posko, sekretariat terbuka 1x24 jam. Akun media sosial, hotline juga terbuka untuk masyarakat dapat melapor,” paparnya. (tih/r2)