Gegara Ini, LBH Ansor Minta BPK RI Turun Tangan Audit Proyek Jembatan Otista Bogor Rp52 Miliar

NARASIBARU.COM - Pemerintah Kota Bogor baru saja merampungkan revitalisasi Jembatan di Jalan Otto Iskandardinata (Jembatan Otista).

Ada yang memberikan pujian, ada pula yang mengkritisi Jembatan Otista lantaran sempat alami banjir di salah satu titik, padahal baru saja diresmikan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua LBH Ansor Kota Bogor Rudi Mulyana pun menyoroti Jembatan Otista Kota Bogor yang menelan biaya Rp52 miliar itu.

Baca Juga: Simulasi Pemilu, Suara PKB di Bogor Naik Daun, Caleg Dapat Untung

Sebab, kata dia, disaat landa hujan 24° presitipasi 20% dan angin 3 km/jam, membuat genangan banjir yang menyebabkan lalu lintas di sekitaran lokasi jembatan tidak layak pakai.

Ia mengatakan, dari perhitungan anggaran yang diserap dari bantuan provinsi jawa barat sebesar Rp52 miliar dengan fakta tersebut, sangat timpang dan tidak masuk akal.

"Kita bisa lihat contoh Jembatan Walahar di Kabupaten Karawang dengan anggaran yang sama, dapat membangun jembatan dengan baik dengan rincian lebar seluas 7 meter dengan dua lajur dan dua arah, jembatan yang memiliki panjang 130 meter dengan tiga bentang," kata dia.

Baca Juga: Asnawi Mangkualam Bahar Meninggalkan Korea Selatan, Pintu Karier Abroad Terbuka Lebar

"Kita lihat Jembatan Otista yang secara rincian 22 meter dengan badan jembatan seluas 17 meter, masih saja terdapat permasalahan yang apabila menghitung mitigasi resiko harusnya mampu teratasi," imbuh Rudi.

Dari peristiwa ini, ia menegaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) layak turun.

Jika memang perlu surat resmi agar BPK RI turun mengaudit pembangunan jembatan otista, LBH Ansor mengaku siap melayangkan surat resmi tersebut agar dengan cepat menangani persoalan ini yang terjadi diwilayah hukum Kota Bogor.

Baca Juga: Streaming Timnas Indonesia vs Libya, Pemanasan Piala Asia 2023 Dimulai Malam Ini

Sebagaimana perintah UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, salah satu tugas BPK diantaranya memeriksa temuan-temuan menyimpang yang menyoal sumber keuangan negara.

"Kami akan kawal permasalahan ini, karenanya masyarakat Kota Bogor tidak lagi buta persoalan hukum yang terjadi hari ini. Karena apapun yang terjadi pada hari ini mengandung hikmah yang dapat dipelajari oleh segenap warga Kota Bogor, khususnya Pemerintah Kota bogor," kata Rudi.