DPRD Jabar Dorong Inspektorat Depok Investigasi Kebocoran Pajak Air Tanah

NARASIBARU.COM – Bocornya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok dari pajak air tanah sebesar Rp9 miliar, jadi perhatian DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Hilangnya pendapatan Depok itu dinilai perlu adanya pemeriksaan pengontrolan tentang sumur bor vakum itu berapa titik yang lolos dari pantauan. 

Anggota DPRD Provinsi Jabar, Hasbullah Rahmad mengatakan, harus ada pemeriksaan pengontrolan tentang sumur bor vakum itu berapa titik.

Baca Juga: Labkesda Depok Buka Layanan Pemeriksaan Calon Haji 2024, Ini Tarifnya

Hasbullah menilai saat ini banyak industri pabrik, hotel, apartemen yang menggunakan air bawah tanah karena airnya yang bersih. 

"Biasanya di setiap sumur bor itu dipasangkan alat meteran, berapa meter kubik yang diambil setiap hari," ujar Hasbullah kepada RadarDepok, Rabu (10/1).

Hasbullah mengatakan ada beberapa faktor yang membuat target sebesar Rp15,5 miliar tidak terpenuhi.

Baca Juga: Kasatlantas Depok : Mata Elang Arogan, Segera ke Polisi, Ini Alasannya

Yaitu ada tunggakan dari wajib pajak tidak membayar ke pemerintah, kedua uang tersebut tidak masuk kedalam kas daerah, ketiga Dispenda salah menetapkan target pajak sebesar Rp15,5 miliar. 

"Tentu dalam mereka menetapkan tarif pajak itu sudah dihitung potensi pajaknya, ketika sudah dihitung anggap saja potensi pajaknya Rp15,5 miliar tentu dari Januari dari Desember harusnya tercapai karena ini sudah APBD baru berjalan," ujar Hasbullah.

Inspektorat Kota Depok, kata Hasbullah Rahmad, harus turun tangan untuk mengaudit jumlah wajib pajak air bawah tanah.

Baca Juga: 53 Tim Pelajar Bertarung di Tiga Cabang Olahraga, Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono Beri Pesan Menyegarkan

Target pajak dan setoran pajak harus dibuka secara transparan agar publik dapat mengetahui kenapa target Rp15,5 miliar tidak tercapai.

Ketika sudah ada objek pajak dan ada target pajak, harusnya antara target dan objek tidak terlalu jauh. Kalau targetnya Rp15,5 miliar dan yang tercapai hanya Rp6,1 miliar berarti ini perlu diusut.

"Saya mendorong agar inspektorat segera melakukan investigasi dan hasilnya apapun temuan di lapangan, harus diumumkan di publik," lanjut Hasbullah.