Perbarindo DKI Jaya Bedah Kebijakan Baru SAK EP, Berlaku 1 Januari 2025

RADARDEPOK.COM - Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) DKI Jaya dan Sekitarnya melakukan Seminar Nasional bertemakan Dampak Ketentuan Baru SAK EP Pada Industri BPR/BPRS dan Sharing Experiences Pelaku Industri BPR di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Kamis (18/1).

Ketua DPD Perbarindo DKI Jaya dan sekitarnya, Henry Palthy mengatakan, seminar nasional itu dilakukan menyusul akan diberlakukannnya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Privat (EP) pada 1 Januari 2025. Kebijakan itu akan bersentuhan langsung dengan pelaku usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR) maupun BPRS.

Baca Juga: Nonton di Bioskop CGV DMall Depok Murah Meriah, Cuma Segini Tiketnya

“Tentunya, ini akan menjadi dampak positif bagi BPR/BPRS khususnya dalam rangka supaya kita siap dalam era globalisasi yang sangat pesat sekali, terutama dalam peraturan dan permodalan, SAK EP ini akan berpengaruh nanti dalam permodalan kita karena harus siap dalam rangka Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN),” jelas Henry Palthy kepada Radar Depok, Kamis (18/1).

Menurut Henry Palthy, CKPN menjadi hal penting dalam menjalankan usaha BPR/BPRS. Sehingga, seminar nasional yang membedah kebijakan baru tersebut harus dilakukan sebagai sosialisasi.

Lain dari itu, jelas Henry Palthy, Perbarindo DKI Jaya dan Sekitarnya turut menghadirkan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang membedah soal keuntungan dan tantangan yang akan dihadapi BPR/BPRS saat kebijakan baru tersebut diberlakukan.

Baca Juga: Pembangunan Gedung SDN Mekarjaya 1 Depok Rampung : jadi Tempat Belajar yang Nyaman

“Dari sisi otoritas itu peraturan-peraturan yang nantinya akan berdampak positif. Saya harapkan berdampak positif bagi industri BPR, kemudian ada pelaku industri BPR yang membagikan pengalamannya,” tutur Henry Palthy.

Lebih lanjut, kata Henry Palthy, seminar nasional itu menghadirkan Pendiri sekaligus Komut BPR Universal, Kaman Siboro yang membagikan pengalamannya dalam mengembangkan usahanya. Adapun, pengalaman itu dibagikannya kepada 213 peserta seminar nasional tersebut.

“Pak Kaman Siboro itu pelaku industri, intinya memberikan gambaran bahwa mereka sudah siap berbagi dengan peserta-perserta yang hadir saat ini ada 213 peserta itu dari NTT, Sulawesi, Jogja, Jabar dan lainnya dalam rangka mempersiapkan peraturan yang akan berlaku nanti 1 Januari 2025, SAK EP,” terang Henry Palthy.

Baca Juga: Dinsos Depok Mau Benahi Data Penerima Bansos

Sementara itu, Kepala Kantor OJK Jabodebek dan Provinsi Banten, Roberto Akyuwen menjelaskan, seminar nasional yang diadakan DPD Perbarindo DKI Jaya dan Sekitarnya itu dapat membuat pelaku usaha BPR/BPRS menjadi lebih siap menghadapi pemberlakuan kebijakan baru tersebut.

“Tentu saja banyak tantangan, banyak hal yang harus disiapkan oleh BPR/BPRS, dan untuk itu agenda hari ini melaksanakan salah satu bentuk meningkatkan kapasitasnya,” jelas Roberto Akyuwen.

Menurut Roberto Akyuwen, apabila kebijakan baru itu sudah berlaku, setiap pelaku usaha BPR/BPRS harus melaporkan keuangannya sesuai dengan standar nasional atau globar.

Baca Juga: BPN Depok Genjot Sertifikasi Aset Daerah, Ini yang Bakal Dikerjakan