NARASIBARU.COM - Bentrokan antara warga dan aparat keamanan di Pulau Rempang, Batam dalam beberapa waktu terakhir ini turut menyita perhatian mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Din Syamsuddin.
Pasalnya, banyak warga mengalami luka-luka hingga ditangkap aparat usai menolak penggusuran pengembangan kawasan industri di wilayah tersebut.
“Buat apa bela investor kalau rakyat teraniaya. Itu adalah ketidakadilan di depan mata,” sesal Din Syamsuddin kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa (12/9).
Din Syamsuddin menilai, cara negara merepresi warga saat mempertahankan tanah kelahirannya sudah sangat berlebihan. Tindakan aparat hukum pun menunjukkan sikap anti-Pancasila.
“Itu semua sikap anti-Pancasila yang harus dilawan bersama,” kata mantan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini.
Pemerintah berencana merelokasi warga Rempang, Batam, Kepri karena adanya proyek pembangunan pabrik kaca terintegrasi hasil kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Xinyi Group asal China.
Nilai investasi itu pun mencapai 11,5 miliar Dolar AS atau sekitar Rp 117,42 triliun dengan total penyerapan tenaga kerja kurang lebih 30 ribu orang.
Namun, warga yang telah berpuluh tahun menempati wilayah tersebut menolak untuk direlokasi. Tercatat, setidaknya 16 kampung akan direlokasi di Pulau Rempang, Batam, Kepri.
Sumber: rmol
Artikel Terkait
Mulai 1 Februari 2025, Elpiji 3 kg Tak Lagi Dijual di Pengecer
Peringatan BMKG: Gempa Megathrust Mentawai-Siberut Tinggal Menunggu Waktu, Bisa Capai M 8.9
Prihatin Soal Konflik PKB vs PBNU, Komunitas Ulama dan Nahdliyin Keluarkan 9 Rekomendasi
Cabut Pasal Penyediaan Alat Kontrasepsi, DPR: Jangan Buka Ruang Generasi Muda untuk Berzina!