Kalla: Lebih dari 50 Persen Ekonomi di Indonesia Dikuasi oleh Orang China

- Sabtu, 13 Mei 2023 | 20:30 WIB
Kalla: Lebih dari 50 Persen Ekonomi di Indonesia Dikuasi oleh Orang China

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) menyebut, lebih dari 50 persen ekonomi di Indonesia dikuasi oleh orang China atau Tionghoa.

Kalla menyampaikan hal ini dalam acara halalbihalal yang diadakan oleh Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (12/5/2023) malam.

"Kita di Indonesia, penduduk Tionghoa itu hanya empat setengah persen tapi mengusai ekonomi lebih 50 persen. Jadi kekuatan 10 kali lipat daripada jumlahnya," kata Kalla dalam paparannya.

Baca juga: Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, Jusuf Kalla: Sukarelawan Bantu Ikhlas dan Tuntas

Ia menyebut, dari 100 orang kaya di dunia, hanya ada lima orang Islam yang masuk daftar tersebut.

Menurut dia, tantangan terbesar di bangsa Indonesia ini yakni perihal kewirausahaan atau entrepreneurship.

"Bukan hanya ilmu saja. Semua di sini perilmuan cendekiawan. Hanya di Indonesia negara Islam begini, ada gap (jarak) besar. Malaysia juga, tetapi Malaysia memang penduduk Tionghoa itu 30 persen," ujar dia.

Sementara itu, ia mengatakan, perekonomian di negara-negara lain biasanya dikuasai oleh orang-orang dari negaranya.

"Di Pakistan, yang kaya Pakistan. Di Arab apalagi. Di Turki dari 10 orang kaya, 9 orang Turki," kata Kalla.

Baca juga: Manuver Tajam PKB Usai Dinasihati JK Koalisi Besar Sulit Terwujud

Atas dasar itu, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu mendorong agar masyarakat Indonesia semakin semangat dalam berinovasi dan kewirausahaan.

Sebab, menurut dia, di Indonesia sudah cukup tokoh akademisi dan politisi. Tantangan utama bangsa Indonesia adalah soal kewirausahaan.

"Tantantan terbesarnya ada di kita. Mereka (orang China) tidak salah yang kurang kita," ucap dia.

Adapun dalam acara itu dihadiri juga oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Mahfud MD, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden RI Wiranto, serta Ketua ICMI Arif Satria.

Sumber: nasional.kompas.com

Komentar