Giliran Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang Bongkar Soal Jabatan 3 Periode Permintaan Pak Lurah

NARASIBARU.COM  - Soal permintaan jabatan Presiden tiga peiode membuat suhu politik makin panas.

Awalnya politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu yang pertama mengatakan akar renggangnya hubungan partainya dengan Presiden Joko Widodo adalah terkait jabatan presiden 3 periode.

Keterangan Adian Napitupulu tersebut sudah dibantah langsung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani.

Kini giliran Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang komentar. 

Hasto Kristiyanto mengangkat lagi soal tersebut saat berbicara dengan wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023).

Dia menyampaikan informasi permintaan 3 periode dari Pak Lurah berasal dari menteri.

Hasto bahkan siap mempertanggungjawabkan ucapannya itu secara politik dan di hadapan Tuhan.

Hasto: Informasi Permintaan 3 Periode dari 'Pak Lurah' Berasal dari Menteri

Hasto Kristiyanto mengaku menerima informasi bahwa 'Pak Lurah' merupakan sosok yang meminta perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode.

Menurut Hasto, dia mendengar kabar tersebut langsung dari menteri yang memang mendorong jabatan tiga periode Presiden Jokowi.

Sebagai informasi, label 'Pak Lurah' sendiri merupakan panggilan yang kerap disematkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hasto melanjutkan, menteri itu menyatakan bahwa sikap-sikap ketua umum partai yang mendorong presiden tiga periode atas permintaan 'Pak Lurah'.

"Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah," kata Hasto.

Hasto Rahasiakan Sosok Mentri yang Bocorkan Soal Permintaan 3 Periode

Hanya saja, Hasto tak mengungkapkan siapa sosok menteri di kabinet Presiden Jokowi yang dimaksud.

Bahkan, dia menegaskan dirinya siap bertanggungjawab atas kabar permintaan 

"Ini bisa dikroscek, saya pertanggung jawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada melalui pihak-pihak lain yang kemudian disuarakan ke PDIP," ujar Hasto.

Sumber: tribun