Surya Paloh di Tengah Gerilya Partai Pemerintah untuk Jokowi 3 Periode

NARASIBARU.COM, Jakarta - Gerilya untuk memperpanjang maupun menambah masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi 3 periode kembali mengemuka di awal tahun ini. Gerilya ini bahkan muncul dari partai-partai politik di lingkaran Istana alias pendukung Jokowi, dan dikabarkan juga sampai ke telinga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Jokowi memang tidak mengutarakan langsung bahwa dirinya yang menginginkan perpanjangan masa jabatan tersebut. Akan tetapi, Surya melihat adanya pergerakan tersebut dari beberapa ketua umum partai yang ditugaskan untuk menyuarakannya.

Tapi Surya menolak usulan Jokowi 3 periode karena Pemilu 2024 dan tahapannya sudah disusun. Surya khawatir bahwa usulan ini justru akan mengganggu stabilitas nasional sehingga tidak bisa dianggap enteng.

Sikap atas penolakan Jokowi 3 periode inilah yang kemudian disampaikan Surya sejak Februari 2022. "NasDem belum tertarik. Kami ingin konsolidasi, urusan lain," kata Surya kala itu, dalam acara Rapat Koordinasi Kader Partai NasDem se-Jawa Timur.

Beberapa bulan kemudian, NasDem pun resmi mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden. Lalu pada 26 Januari 2023, Surya bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Inilah pertemuan terakhir Surya dan Jokowi, sebelum hubungan mereka berdua disebut mencapai titik terendah. Puncaknya pada 2 Mei 2023, ketika Jokowi mengumpulkan ketua umum partai koalisi di Istana Merdeka, Jakarta. Jokowi sengaja tak mengundang Surya karena NasDem sudah mengusung Anies.

Namun dibandingkan sikapnya yang menolak jabatan presiden 3 periode, Surya menilai hubungannya yang merenggang dengan Jokowi lebih disebabkan dukungan NasDem terhadap Anies.

"Menurut saya Anies. Lebih keras penolakan ketika itu. Dan itu saya mudah-mudahan analisa saya tidak salah. Tidak ada isu lain yang membuat hubungan sedikit pecah," kata Surya dalam wawancara bersama Tempo di kantornya di lantai 20 NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Mei 2023.

Selanjutnya soal kekhawatiran Jokowi ke Anies...

Hubungan yang retak antara Jokowi dan Surya ini pun kemudian memuncul berbagai spekulasi. Salah satunya karena ada kekhawatiran Anies tidak melanjutkan program Jokowi. Contohnya saja di proyek Ibu Kota Negara atau IKN.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai NasDem Dedy Ramanta membantah bila Anies akan menjegal proyek IKN-nya Jokowi. "Saya kira tudingan macam-macam terhadap Anies itu tidak benar. Makanya, perlu diluruskan," kata Dedy, 18 Februari 2023.

Akan tetapi, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat punya pendapat berseberangan. “Kan sudah terbukti, kelihatan. Jadi apa yang sudah diprogramkan Pak Jokowi, Pak Ahok, sama saya, itu kan nggak dilanjutin,” kata Djarot saat dihubungi, Ahad, 26 Februari 2023.

Sementara, Anies justru menyebut proyek IKN sudah jadi perintah UU. "Kita semua ketika dilantik tugas apapun sumpahnya melaksanakan UU," kata dia, 2 Maret 2023.

Ditanya soal kemungkinan Jokowi khawatir Anies menjadi calon presiden, Surya hanya berharap Jokowi menjadi pribadi yang lebih hebat. "Dia bisa menjadi pemimpin besar. Ketika dia membuka wawasannya, visinya juga besar. Jiwanya juga harus besar," kata dia.

Surya kemudian balik bertanya apa yang salah ketika NasDem mengusung Anies. Anies, kata dia, adalah warga negara Indonesia yang masih punya hak politik. "Kalau hak politiknya sedang dicabut, dia bukan WNI, ngapain dicalonkan?" cerita Surya.

Bagi Surya, dirinya tetap ingin pembangunan yang sudah dilakukan saat ini berlanjut. Di sisi lain, dia akan melakukan koreksi bila memang ada hal yang tidak perlu dilanjutkan.

Surya yakin Jokowi yang sudah dia kenal lama, telah metelakkan dasar agar pembangunan negeri ini berjalan dalam progres yang cepat. "Kenapa kita tidak sambut itu? Jangan seakan-akan tidak ada satu pun ruang untuk dikoreksi. Saya pikir naif sekali kita," ujar Surya.

Kini setelah hubungan mereka retak, Jokowi mengakui belum ada rencana lagi untuk bertemu dengan Surya. Jokowi pun juga irit bicara menanggapi kekecewaan Surya atas hubungan mereka yang kini dingin. "Biasa saja, saya biasa saja," kata Jokowi di Jakarta Utara, 15 Mei lalu.

Cerita lengkap soal hubungan Surya Paloh dan Jokowi yang kian merenggang ini diungkap lebih lengkap dalam laporan Majalah Tempo edisi 14 Mei ini yang berjudul "Pisah Jalan Mantan Sekondan.

Selanjutnya awal mula keinginan Jokowi 3 periode...

Pada Februari 2022, saat Surya mengutarakan penolakan atas usulan Jokowi 3 periode, para pimpinan partai lain menyampaikan sikap berbeda. Usulan ini awalnya disampaikan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Bentuknya bukan Jokowi 3 periode, melainkan penundaan Pemilu 2024.

Tak lama, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, ikut menyatakan dukungan atas usulan penundaan Pemilu 2024. "Berbagai survei menyebut angkanya (kepuasan terhadap Jokowi) di atas 73 persen," ujar Zulhas di Gedung Parlemen, Jumat, 28 Januari 2022.

Setelah itu, giliran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengatakan pihaknya bakal meneruskan aspirasi soal perpanjangan masa jabatan Jokowi hingga 2027 atau 2028. Aspirasi ini muncul setelah Airlangga berkomunikasi dengan petani sawit di Siak, Pekanbaru pada hari ini.

Dalam sesi tanya jawab, Airlangga mengatakan para petani di Kampung Libo Jaya, Kandis, Siak menyatakan ingin adanya keberlanjutan pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sebab, mereka merasa kebijakan Jokowi yang telah meningkatkan harkat hidup petani sawit.

“Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit,” kata Airlangga dalam keterangannya, Kamis, 24 Februari 2022.

Di lingkaran Istana, gerilya oleh sekelompok orang yang menyuarakan lagi soal perpanjangan masa jabatan presiden juga muncul. Isu ini sempat disinggung dalam pembicaraan antara Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md dengan Denny Indrayana, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kepada Denny, Mahfud bercerita bahwa ada politikus yang menemuinya. Politikus salah satu partai politik tersebut menyatakan kelompoknya telah siap mengadakan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR.

"Sekaligus melakukan perpanjangan ataupun pemilihan Presiden, sehingga tidak diperlukan lagi Pemilu 2024," kata Denny menceritakan omongan Mahfud. Skenarionya, Sidang Istimewa MPR diadakan saat Jokowi sedang melakukan kunjungan kenegaraan di luar negeri.

Atas gerakan politik demikian, kata Denny, Mahfud dengan tegas mengatakan, bahwa Jokowi telah memerintahkan untuk tetap mengadakan dan menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024. Mahfud pun meminta Denny dan masyarakat sipil untuk melakukan langkah-langkah advokasi agar Pemilu 2024 tidak gagal dilaksanakan.

"Dan yang lebih penting berlangsung secara jujur dan adil," kata Denny. Dihubungi terpisah, Denny enggan membuka idenitas politikus tersebut. Adapun pernyataan ini dibagikan oleh ahli hukum tata negara itu seminggu usai pertemuannya dengan Mahfud, yaitu pada Rabu, 1 Februari 2022.

Pilihan Editor: Soal Anies Baswedan, Surya Paloh Harap Jokowi Punya Visi dan Jiwa Besar

Sumber: tempo.co