'Biar Publik Tahu Mendagri Tak Cuma Bicara' PKS Minta Hasil Evaluasi Pj Gubernur Heru Budi Dibuka

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, MENTENG - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuka hasil evaluasi Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono kepada publik.

Diketahui, Heru Budi dievaluasi oleh Kemendagri pada Rabu (17/5/2023) terhadap kinerjanya selama enam bulan menjabat Pj Gubernur DKI Jakarta.

Sekretaris Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli mengatakan, penyampaian hasil evaluasi Heru Budi penting dilakukan agar warga DKI Jakarta bisa mengetahui penilaian kinerja pemimpin sementara mereka.

Heru Budi memegang jabatan Pj Gubernur memang bukan berdasarkan hasil pemilu, melainkan ditunjuk oleh Presiden sampai terpilihnya gubernur baru pada Pilkada serentak 2024 mendatang.

"Evaluasinya ya bagus saja kalau diungkap ke publik, biar publik tahu bahwa Mendagri tidak cuma bicara saja, tapi ada pembuktiannya bahwa benar dievaluasi," ujar Taufik kepada wartawan, Jumat (19/5/2023).

Baca juga: Heru Budi Bocorkan Rencana Arak-arakan Timnas U-22 Indonesia Usai Sabet Emas SEA Games 2023

Sebagai pemimpin sementara yang diutus oleh Kemendagri, Taufik menilai Heru Budi bisa saja dicopot dari Pj Gubernur DKI Jakarta jika hasil penilaian dianggap tak memuaskan.

"Di awal (Heru Budi dilantik) seingat saya jika dievaluasi, kinerjanya tidak sesuai harapan, bisa saja diganti walau belum dua tahun, sekarang kami menuntut ininya (evaluasinya) juga," ujar Taufik.

Heru Budi memang tak mau banyak berkomentar soal evaluasi yang dilakukan Kemendagri terhadap kinerjanya.

Ia hanya menyebut, Kemendagri memberikan sejumlah masukan dan saran terkait berbagai permasalahan di Jakarta.

Taufik merasa memang bukan kewenangan Heru untuk membeberkan hasil evaluasi dari Kemendagri.

"Memang yang harusnya memberitahu kepada publik hasil evaluasinya itu yang mengevaluasi, evaluatornya, yaitu Kemendagri.

Kasihan juga Pj Gubernur dan jajarannya dikejar-kejar menceritakan hasil evaluasi, enggak bisa kan. Paling beliau bilang saya ditanya ini," papar Taufik.

Baca juga: Hari Ini, Kemendagri Evaluasi Kinerja Pj Gubernur DKI Heru Budi

Anggota Komisi B itu mengatakan, fraksi PKS bakal mengusulkan kepada pimpinan DPRD agar meminta Kemendagri mau membuka hasil evaluasi terhadap Heru Budi.

Jika tak mau membeberkan kepada publik, maka setidaknya DPRD selaku perwakilan warga Jakarta berhak untuk mengetahuinya.

"Ya kalau misalnya tidak bisa ke masyarakat karena mungkin terlalu vulgar atau apa, ke wakilnya aja, wakilnya DPRD.

Jadi mustinya DPRD itu diberi wewenang untuk bisa mengetahui hasil evaluasi gubernur itu," kata Taufik.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News

Sumber: jakarta.tribunnews.com