Kritik Kebijakan Jokowi, JK: Tukang Las China Dibawa ke Sini

Jusuf Kalla menyebutkan, bahwa disetiap negara membutuhkan investasi untuk memberikan manfaat kepada negara dan membuka lapangan kerja yang baru untuk meningkatkan cadangan devisa.

Namun investasi yang didatangkan ke Indonesia saat ini lebih banyak ikut mendatangkan tenaga kerja asing di dalam proyek infrastruktur nasional, bukan hanya dari tenaga kerja lokal.

Ia mencontohkan, di perusahaan keluarganya yakni yang bergerak di bidang green energy yang sudah dikerjakan selama 010 tahun menggunakan tenaga dalam negeri dengan kemampuan teknologi sendiri.

"Itu sangat penting karena begitu pelaksananya orang luar negeri besok kita panggil lagi kontraktor lain. apa yang terjadi? memang menghasilkan banyak, tapi siapa yang punya. karena kita biarkan kontraktor itu bawa semua puluhan ribu pekerja akhirnya tidak ada 1 orang Indonesia pun yang tahu bagaimana bikin smelter (contohnya)," ungkap Jusuf Kalla kepada CNBC Indonesia, dikutip Jumat (19/5/2023)

Jusuf Kalla juga menilai, yang terjadi saat ini bahwa pemerintah menganggap tidak percaya pada komponen nasional. Sehingga, tidak akan memberikan manfaat yang optimal kepada suatu bangunan.

Oleh karena itu, kata Jusuf Kalla, pihaknya mengkritisi sistem itu yang seharusnya bisa dikerjakan oleh pihak Indonesia sendiri. 

Yang jelas, pemenuhan pekerja lokal harus dipaksakan dengan menerbitkan aturan baru.

"Jangan tukang las pun dari China dibawa ke sini. Padahal kita bisa bikin anak petani, kita didik sebulan dua bulan bisa dia jadi tukang las yang baik," tandas Jusuf Kalla.

JK Minta Proyek Kesayangan Jokowi Harus Dievaluasi, Ada Apa?

Mantan Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menyeoroti kebijakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), khususnya perihal program kesayangannya yakni hilirisasi mineral. 

Sebagaimana diketahui hilirisasi mineral kerap dibangga-banggakan oleh Presiden Jokowi karena mampu meningkatkan nilai tambah ekspor.

Jusuf Kalla menyatakan, sejadinya kebijakan hilirisasi mineral adalah kebijakan yang baik. 

Namun, hilirisasi baru bisa memiliki dampak yang baik apabila misalnya pembangunan-pembangunan smelternya dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan nasional.

"Kalau semuanya oleh asing maka dampaknya menjadi kecil. Kebijakan harus dievaluasi, tidak berarti pemerintah siapapun di masa datang harus evaluasi ini, jangan bahwa pemerintah nanti harus mengikuti kebijakan pemerintah sekarang," ungkap Jusuf Kalla dalam wawancara khusus dengan CNBC Indonesia TV, dikutip Jumat (19/5/2023)

Selain hilirisasi, pembangunan infrastruktur Indonesia di era Presiden Jokowi. Jusuf Kalla mengatakan aliran investasi asing ke berbagai proyek infrastruktur nasional jangan justru membuat Indonesia tergantung kepada keahlian dan tenaga kerja asing.

Dia mengusulkan agar pemerintah membuat peraturan untuk memastikan investor asing yang masuk ke Indonesia mentransfer teknologi serta melatih dan merekrut tenaga kerja lokal. 

"Harus dipaksakan tapi dengan aturan yang harus disahkan, harus. Tidak boleh kirim tenaga ini. Semua negara berhak mengatur itu," kata Jusuf Kalla.

Tanpa paksaan untuk merekrut dan melatih tenaga kerja lokal, menurut JK, Indonesia kehilangan potensi menghasilkan nilai tambah yang lebih besar dari investasi asing.

Dia mengambil contoh pertumbuhan pesat industri smelter dalam satu dekade terakhir. 

"Itu sangat penting karena begitu pelaksananya orang luar negeri, besok kita panggil lagi kontraktor lain. Apa yang terjadi? Memang menghasilkan banyak, tapi siapa yang punya? Karena kita biarkan kontraktor itu bawa semua puluhan ribu pekerja akhirnya tidak ada satu orang Indonesia pun yang tahu bagaimana bikin smelter," kata JK. [IndonesiaToday/cnbc]

Sumber: cnbcindonesia.com