TRIBUNMANADO.CO.ID - Imbas pertemuan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, anak Presiden Jokowi itu kini harus dipanggil PDIP.
Diketahui Kader PDIP Gibran Rakabuming Raka dipanggil Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP setelah mendampingi Prabowo Subianto bertemu Relawan Jokowi-Gibran.
Setelah pemanggilan tersebut, Gibran Rakabuming mengungkap alasannya ikut dalam pertemuan Prabowo Subianto bertemu Relawan Jokowi-Gibran.
Gibran Rakabuming mengakui dirinya mendapat pemanggilan setelah mendapat telepon secara langsung dari Sekertaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, pada Sabtu (20/5/2023), pagi.
Pria yang kini menjabat sebagai Wali Kota Solo ini mengatakan, pemanggilan dirinya itu akan berlangsung pada Senin (22/5/2023), di Kantor DPP, Menteng, DKI Jakarta.
"Bukan teguran, tapi saya hari Senin pagi menghadap ke DPP, dipanggil.
(Pertemuan dengan Prabowo) mungkin karena itu," kata Gibran Rakabuming Raka saat di Benteng Vastenberg Solo, Sabtu (20/5/2023).
Gibran pun menjelaskan bahwa kehadirannya dalam pertemuan itu sebagai Wali Kota Solo yang menjamu Menteri Pertahanan.
Sehingga tidak ada kaitannya dengan mendukung bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto.
Diketahui pertemuan antara Gibran, Prabowo dan relawan Jokowi-Gibran terjadi di Angkringan Omah Semar,
Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Jumat (19/5/2023).
"Itu sebagian besar Kader Gerinda dan lain-lain. Fungsi saya disitu, menjemput beliau sebagai Menteri ya.
Tidak ikut-ikut (mendukung capres) kemarin," katanya.
Gibran menjelaskan sebelumnya telah mengatakan jika Relawan Jokowi-Gibran, sudah mengerucutkan dukungan menjadi dua nama.
"Saya sudah beberapa kali bilang relawan ada mengerucut dua nama. Gitu ya.
Saya siap terima sanksi, teguran, hukuman, siap. Kami terima. Hari Senin saya berangkat," tegas Gibran.
Pakar: Manuver Gibran ancam PDIP
Politisi PDIP sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mendampingi Relawan Jokowi-Gibran mendukung Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden (Capres) 2024.
Namun pada momen itu Gibran tidak mengatakan sepatah kata pun.
Gibran Rakabuming yang mendampingi Relawan Jokowi-Gibran untuk mendukung Prabowo Subianto itu dianggap sebuah manuver ancaman bagi PDIP.
Pakar Psikologi Politik Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Moh Abdul Hakim menilai, manuver Gibran bisa menjadi ancaman halus untuk Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan (PDIP).
Abdul menambahkan dalam posisi ini, Gibran di posisi sedang memainkan politik diplomasi, di antara relawan dan Partai PDIP.
Ia juga berpendapat bahwa persepsi sikap Gibran melalui Relawan Jokowi-Gibran,
tidak melanggar aturan PDIP yang tegak lurus dengan instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, untuk mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024.
"Manuver politik agak created dan cukup smart yang dilakukan oleh Gibran. Di satu sisi, tidak ada instruksi partai yang dia langgar.
Dia toh, belum (ungkap) sikap politik yang jelas dan sejauh ini dia bilang mengikuti instruksi dari Partai dan Bu Mega," ujarnya.
"Tetapi dia punya senjata politik lain, yaitu kelompok relawan yang memang tidak terikat oleh aturan-aturan partai politik, ini namanya politik personel," kata Abdul.
Politik personel yang dia maksud yakni, memiliki kekuatan politik diluar kekuatan mesin partai, dan bisa dikendalikan diluar batas-batas koridor partai.
"Strategi ini, nampaknya sedang dimainkan Gibran, yang dia tawarkan menjelang tahun politik 2024.
Dia kan juga, memiliki kepentingan untuk ke Jawa Tengah maupun DKI Jakarta," ujarnya.
Dengan sikap ini, Abdul menilai Gibran memiliki daya tawar untuk Partai berlogo Banteng Moncong Putih itu,
jika Gibran Rakabuming Raka merupakan kader PDIP yang tidak bisa diremehkan.
"Kalau dibilang ancaman, manuver-manuver yang dia (Gibran) lakukan sekarang, menurut saya ya semacam ancaman halus, atau peringatan-peringatan halus ke partai.
Bahwa ini lho saya juga punya kekuatan yang bisa digerakkan di luar mekanisme partai," katanya.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com
Sumber: manado.tribunnews.com
Artikel Terkait
Buzzer Jokowi Biang Kerok Konflik Internal Berkepanjangan
Roy Suryo Dkk Panen Dukungan Warganet: Terus Berjuang untuk Kebenaran
Putusan MK: Pencemaran Nama Baik di UU ITE Tak Berlaku ke Lembaga Pemerintah
Kasus Ijazah Jokowi Diberitakan Media Asing