Daftar Jumlah Penerima Bansos 15 Kecamatan di Kota Makassar, Tallo Terbanyak 7.136 Orang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kota Makassar mendapatkan jatah bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 45.218 penerima tahun ini.

Bantuan tersebut didistribusikan secara merata di 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar.

Bansos yang diberikan berupa beras sebanyak 10 kilogram setiap bulannya.

Dari keseluruhan penerima, Kecamatan Tallo mendapat jatah paling banyak yaitu sebanyak 7.136 orang.

Sementara itu, Kecamatan Ujung Pandang paling sedikit penerima bansosnya, hanya 624 kepala keluarga (KK).

Jumlah penerima bansos di kecamatan lainnya, Biringkanaya 3.620 KK, Kecamatan Bontoala 2.162 KK, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang 1.712 penerima, Kecamatan Makassar 4.115 KK.

Kecamatan Mamajang 2.086 KK, Kecamatan Manggala 2.829 penerima, Kecamatan Tamalanrea 1.651 KK, Kecamatan Tamalate 6.670 penerima, Kecamatan Ujung Tanah 2.215 KK, Kecamatan Wajo 628 penerima.�

Tak Libatkan RT RW, Warga Berebut Beras

Warga Pulau Kodingareng baru saja menerima bantuan pada Kamis (25/5/2023).

Bantuan disalurkan selama tiga bulan, yaitu dari Januari hingga Maret 2023.

Setiap warga yang terdaftar dapat membawa pulang tiga karung beras atau setara dengan 30 kilogram.

Hanya saja, pembagian beras diwarnai insiden.

Warga berebut beras gratis dari pemerintah sehingga sejumlah penerima dilaporkan tak kebagian.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kodingareng, Tamzil mengungkapkan bahwa pembagian beras tidak melibatkan RT dan RW setempat.

Baca juga: Pembagian Beras Gratis di Pulau Kodingareng Makassar Dituding Tidak Merata: Lurah Jalan Sendiri

Baca juga: Imbas Berebut Beras Gratis, 11 Warga RW 6 Pulau Kodingareng Tak Kebagian

Ia menuding lurah melakukan pembagian secara mandiri bersama stafnya.

Hal ini menimbulkan ketidakteraturan saat pembagian bantuan, padahal warga telah mengusulkan agar RT, RW, dan LPM terlibat dalam proses tersebut.

Ia menjelaskan bahwa metode pembagian harus disahkan dan distempel oleh pihak kelurahan sebelum warga dapat mengambil beras.

Namun, dalam kasus ini, warga mengambil beras langsung melalui lurah, tanpa melalui kelurahan.

Tamzil juga menambahkan bahwa ada kesalahan teknis dari lurah karena menerima bantuan di dermaga di luar tanpa melibatkan kelurahan.

Seharusnya, persyaratannya harus disahkan di kantor lurah terlebih dahulu sebelum warga dapat mengambil beras.

Namun, dalam kasus ini, warga langsung menyerobot antrean karena merasa sudah terdaftar di lurah.

Penjelasan Luran Kodingareng

Lurah Pulau Kodingareng, Ronny Catur Prabowo, mengatakan bahwa keributan terjadi ketika warga penerima manfaat tidak sabar.

Warga membludak dan tidak sabar untuk menerima bantuan tersebut.

Baca juga: Kronologi Ratusan Warga Kodingareng Jarah Bantuan Beras Pemerintah, Dipicu Keterlambatan Kapal

Baca juga: Geger Mahasiswa Kedokteran Unhas Hilang Misterius, Keluarga Khawatir Ikut Organisasi Radikal

"Sedikit tidak sabar ji penerima beras bantuan pangan. Dia tidak sabar ambil, tidak mau menunggu, mengantre," katanya kepada tribun timur, Jumat (26/5/2023).

Warga yang mendapat bantuan memang sudah terdaftar sebagai penerima manfaat.

Kuota untuk warga Pulau Kodingareng sebanyak 657 kepala keluarga.

Salah satu penyebab keributan itu karena kapal datang terlambat.

Sehingga warga yang sudah lama menunggu ingin menyerobot.

"Dia cuma tidak sabaran ambil beras, padahal semuanya pasti dapat. Cuma memang terlambat datang kapal, kapal masuk setengah tiga dini hari," jelasnya.

"Ada daftarnya memang, Alhamdulillah ini aman ji. Jadi mereka semua yang ambil beras itu semua yang menerima," tambahnya.(*)

Laporan Wartawan Tribun Timur, M Yaumil

Sumber: makassar.tribunnews.com