Nasib PDIP Bila Jokowi Berhasil Duetkan Prabowo-Ganjar, Peluang Mega Mengalah Disebut Masih Terbuka

TRIBUNKALTIM.CO - Peluang Jokowi berhasil menduetkan Prabowo Subianto - Ganjar Pranowo sebagai Capres dan Cawapres 2024 yang akan bertatung di Pilpres 2024 disebut-sebut masih terbuka.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpandangan duet Prabowo Subianto-Ganjar Pranowo lebih bisa terwujud dibandingkan Ganjar-Prabowo.

PDI-P pun dinilai bakal mengalah dan menerima posisi cawapres.

Hal ini disampaikan merespons pernyataan Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi masih mengupayakan duet pasangan calon (paslon) antara Ganjar dengan Prabowo.

Baca juga: Bahas Langkah Politik Jelang Pilpres 2024, Sandiaga Uno Ngaku Sudah Cocok dengan PPP

"Pilihan terbaik tentu Prabowo-Ganjar. Pertama, PDI-P pernah memberikan janji akan usung Prabowo, dan Prabowo sudah pernah menjadi cawapres PDI-P, sehingga cukup baik jika kemudian saat ini Gerindra yang memimpin," kata Dedi kepada Kompas.com, Kamis (25/5/2023).

Kedua, lanjut Dedi, elektabilitas Prabowo disebut jauh lebih kuat dibandingkan Ganjar.

Prabowo, menurutnya, memiliki mayoritas pemilih dari partai lain.

"Tetapi, Ganjar tidak. Suara yang mengarah pada Ganjar masih di-supply Megawati dan Jokowi, juga PDI-P," jelasnya.

Akan tetapi, Dedi melihat potensi lain jika PDI-P tak mendapatkan posisi calon presiden (capres) jika mendukung Prabowo.

Jika demikian, menurut Dedi, akan lebih baik apabila PDI-P mencalonkan Ketua DPP PDI-P sekaligus Ketua DPR Puan Maharani sebagai wakil Prabowo.

"Bagi PDI-P, jika mereka tidak berada pada posisi capres, maka besar kemungkinan tidak perlu mendukung Ganjar, cukup Puan Maharani yang lebih diprioritaskan mendampingi Prabowo," ucap Dedi.

Di sisi lain, jika usulan wacana duet Prabowo-Ganjar berasal dari Jokowi, maka besar kemungkinan, PDI-P tidak dilibatkan dalam pembicaraan.

Menurut Dedi, jika benar demikian, artinya PDI-P ditinggalkan begitu saja oleh Jokowi.

Namun, hal tersebut dinilai lebih baik daripada menunggu kesediaan Megawati untuk menjadi mitra Gerindra.

Walau demikian, risiko besar akan diambil oleh Jokowi dan Ganjar untuk memuluskan pengusungan Pilpres 2024 dengan Prabowo.

Misalnya, bisa saja Jokowi dan Ganjar memutuskan keluar dari PDI-P untuk Pilpres 2024.

"Dalam situasi memaksa, tentu Jokowi dan Ganjar keluar dari PDI-P. Sejauh ini Jokowi sudah menunjukkan itu, bahwa ia ingin lebih berkuasa dibanding Megawati dalam hal pengusungan capres 2024," ungkap Dedi.

Diberitakan sebelumnya, Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi masih mengupayakan terwujudnya duet antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024.

Menurutnya, hal itu dilakukan karena dianggap keduanya dianggap bisa menjadi pasangan capres dan cawapres yang ideal.

"Masih berupaya. Waktu masih ada kok, masih ada lima bulan kok (sebelum pendaftaran capres-cawapres ke KPU). Usaha ke sana tetap, upaya tetap ada, keinginan tetap ada. Kalau soal hasilnya nanti itu soal takdir. Kan semua punya takdir, sejarah,� kata Budi Arie dalam program Gaspol! di YouTube Kompas.com, Rabu (24/5/2023).

Baca juga: Peluang Gibran jadi Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024 Masih Terbuka, Begini Kata Pengamat

Ia mengungkapkan, sejak awal Jokowi memang ingin memadukan Ganjar dan Prabowo untuk kontestasi elektoral ke depan.

Tetapi, situasi politik saat ini membuat langkah itu terganjal.

Pasalnya, PDI-P sudah mengusung Ganjar sebagai capres.

Sementara Jokowi ingin membentuk koalisi besar yang diisi partai politik (parpol) koalisi pemerintah saat ini.

�Cuma kalau lihat dinamika ini kan jadi agak complicated,� ujarnya.

Beda Reaksi dari Relawan Ganjar, Projo Lebih Dingin Tanggapi Anies Bandingkan Jalan Era SBY & Jokowi

Relawan Pro Jokowi (Projo) memberikan reaksi lebih dingin dibanding relawan Ganjar Pranowo Center (GP Center) terkait pidato bakal capres Anies Baswedan yang "menyerang" Presiden Jokowi.

Diketahui, pidato Anies Baswedan di acara milad ke-21 Partai Keadilan Sosial (PKS) pada Sabtu (20/5/2023) lalu menjadi sorotan.

Pasalnya, bakal capres usungan Partai NasDem, PKS dan Demokrat ini membandingkan pembangunan jalan nasional era Presiden Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Anies menyebut pembangunan jalan non tol di era SBY jauh lebih panjang dibanding di era Jokowi yang selalu membanggakan proyek infrastruktur.

Atas pidato Anies itu membuat relawan GP Center berang.

Mereka pun mempolisikan Anies ke Bareskrim Polri atas tuduhan menyebarkan berita bohong atau hoaks.

Sementara itu, saat ditanyakan komentarnya apakah juga akan mempolisikan Anies Baswedan soal pidatonya, Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi menegaskan tak akan melakukan hal tersebut.

Dia menyebut, apa yang disampaikan Anies Baswedan masih sebatas kritik dan tidak perlu ditanggapi secara berlebihan.

"Ngga lah, kita itu nganggap kritik aja," kata Budi saat dimintai tanggapannya di DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (26/5/2023).

"Kritik kitu kan tergantung sudut pandang," sambung dia.

Baca juga: Pesan Jusuf Kalla ke Anies Baswedan Pilpres 2024, Soal Perebutan Kekuasaan dan Warisan Utang Negara

Anies Banggakan Pembangunan Jalan Era SBY

Diketahui, Anies Baswedan bicara blak-blakan mengenai perbandingan pembangunan jalan di era Presiden SBY dan Jokowi ketika berpidato di acara milad ke-21 PKS.

Awalnya, Anies menyampaikan bahwa di pemerintahan Jokowi memang tercatat yang paling banyak membangun jalan tol.

"63 persen dari jalan tol berbayar di Indonesia dibangun di pemerintahan sekarang," kata Anies.

Namun sayangnya, kata Anies, keberadaan jalan tol yang berbayar hanya dinikmati oleh masyarakat tertentu.

Sedangkan untuk jalan non tol yang dibangun Jokowi hanya 19 ribu kilometer.

Jumlah tersebut kalah jauh dari jalan non tol yang dibangun di masa SBY jadi presiden yang berkuasa sejak 2004-2014.

"Kalau coba dibandingkan dengan zaman SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah 144 ribu atau 7,5 kali lipat," papar Anies.

Dari data tersebut, untuk jalan yang masuk kategori jalan nasional atau tanggung jawab pemerintah pusat, Anies menyebut hanya 590 kilometer yang dibangun di era Jokowi.

"Di era sebelumnya (SBY) ada 11.800 kilometer, 20 kali lipat.

Kita belum bicara mutu, standar, dan lain-lain, kita bicara jalannya," ujar Anies.

Anies menuturkan, ketika berbicara pembangunan infrastruktur, maka seharusnya semua golongan diperhatikan.

"Bahwa kita tidak bisa hanya memerhatikan tengah ke atas tapi juga yang tengah ke bawah, prinsip kesetaraan, prinsip keadilan itu yang kita harus gaungkan bersama," kata Anies.

Laporan GP Center Ditolak

Sementara itu, laporan Relawan GP Center atas dugaan pembohongan publik yang dilakukan bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, belum diterima alias ditolak pihak Bareskrim Polri.

Ketua Harian DPP GP Center, Thomas Djunianto, mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan laporan tersebut.

Namun pihak Bareskrim belum mau menerimanya karena bukti yang belum mencukupi.

"Belum diterima. Kita hanya perlu memperkuat bukti," kata Thomas saat dihubungi TribunJakarta.com.

Setelah laporan ditolak, Thomas dan kawan-kawan sempat berdiskusi dengan pihak Bareskrim terkait laporan dugaan penyampaian data hoaks itu.

"Bidang Hukum Relawan GP Center melanjutkan langkah hukumnya dengan berdiskusi kepada penyidik terkait statement Anies Baswedan," kata Thomas.

Thomas mengatakan, penyampaian data yang diduga tak benar soal pembangunan jalan era Jokowi dengan SBY itu, dipergunakan untuk mempersepsi publik agar membenci Jokowi.

"Konsultasi terhadap penegak hukum terkait pernyataan Anis Baswedan mengenai pembangunan Jalan tidak berbayar diduga menjadi berita bohong yang disampaikan secara sengaja dengan tujuan menimbulkan kebencian ataupun ketidaksukaan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini," papar Thomas seperti dilansir�TribunJakarta.com dengan judul Beda Reaksi dari Relawan Ganjar, Projo Lebih Dingin Tanggapi Anies Bandingkan Jalan Era SBY & Jokowi.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Sumber: kaltim.tribunnews.com