Proyek IKN Nusantara Ternyata Baru Telan Rp 1,6 Triliun, Serapan APBN hingga April 2023 masih Rendah

TRIBUNKALTARA.COM, SAMARINDA � Update serapan anggaran Proyek IKN Nusantara atau Ibu Kota Nusantara hingga April 2023 ternyata baru menelan Rp 1,6 triliun alias masih rendah.

Pembangunan infrastruktur dasar IKN Nusantara di Kalimantan Timur baru terealisasi Rp 1,62 triliun.

Sementara alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN untuk pembangunan IKN Nusantara dari pemerintah di tahun anggaran 2020-2023 mencapai Rp 21,94 triliun.

Hal itu diungkap Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Kanwil DJPb Kaltim, M. Syaibani dalam keterangan resminya, Sabtu (27/5).

Secara rinci, Syaibani mengungkap kinerja APBN terhadap pembangunan IKN Nusantara.

Dari pagu belanja Kementerian/Lembaga yang ada di Kaltim senilai Rp 30,24 triliun.

Rp 3,76 triliun atau 12,43 persen di antaranya dari pagu anggaran telah terealisasi untuk pembangunan infrastruktur dasar IKN Nusantara sampai dengan 30 April 2023.

Dari anggaran Rp 3,76 triliun itu, sebagian besar berupa belanja modal yakni Rp 1,62 triliun.

"Alokasi belanja modal mayoritas digunakan untuk pembangunan IKN Nusantara sebesar Rp 21,94 triliun dari total pagu.

Sedangkan kegiatan yang bersifat di luar IKN Nusantara tercatat menyerap Rp 8,30 triliun," kata Syaibani.

Sesuai instruksi UU tentang IKN yang telah diketok sejak jauh hari sebelum pembangunan, Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dibiayai oleh APBN 20 persen, sisanya dibiayai swasta.

Baca juga: Triliunan Rupiah untuk Proyek Infrastruktur Dasar IKN Nusantara, Serapan Rendah Masih Proses Lelang

Alokasi APBN untuk IKN Nusantara yang dikucurkan pemerintah tercatat selama 2020-2023 telah mencapai Rp 21,94 triliun, baru terealisasi Rp 1,62 triliun atau 7,41 persen hingga April 2023.

Menurutnya, realisasi proyek IKN Nusantara tersebut masih rendah, tetapi hal tersebut karena adanya beberapa proyek yang masih dalam tahap lelang.

"Serapan yang masih cukup rendah dikarenakan beberapa paket pekerjaan masih dalam proses lelang.

Begitu juga alokasi dana yang sudah terserap saat ini rata-rata merupakan paket pekerjaan lanjutan multiyears contract (MYC) dari tahun sebelumnya," kata M. Syaibani.

Sama halnya jika melihat kinerja APBN, Kanwil DJPb Kaltim berdasarkan 6 K/L dengan pagu anggaran terbesar.

Anggaran APBN banyak terserap untuk infrastruktur dasar yang condong ke pekerjaan fisik yang dilakukan Kementerian PUPR melalui satkernya di Kaltim.

Adapun rincian pagu anggaran masing-masing 6 K/L tersebut:

- Kementerian PUPR; Rp 22,95 triliun, realisasi Rp 1,94 triliun

- Kementerian Pertahanan; Rp 1,23 triliun, realisasi Rp 361,24 miliar

- Kepolisian Negara; Rp 1,21 triliun, realisasi Rp 379,26 miliar

- Kementerian Pendidikan dan Budaya; Rp1,08 triliun, realisasi Rp 167,03 miliar

- Kementerian Perhubungan; Rp 741,22 miliar, realisasi Rp 180,31 miliar

- Kementerian Agama; Rp 722,71 miliar, realisasi Rp 173,61 miliar

"Realisasi belanja Kementerian PUPR sebesar Rp1,94 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 213,82 persen (yoy) yang didorong oleh kenaikan realisasi belanja modal untuk pembangunan IKN," terang M. Syaibani.

Baca juga: Membangun Usaha dan Berinvestasi di IKN Nusantara, Pemerintah akan Memberi Insentif Pajak

Hal tersebut ditopang oleh 3 Satker, yaitu:

- Pelaksanaan Jembatan Pulau Balang berupa Jalan untuk Dukungan Infrastruktur IKN;

- Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Kaltim

- Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kaltim berupa Penyelenggaraa Perumahan dan Kawasan Permukiman atau di KIPP IKN.

Meski secara nominal realisasi PUPR besar, namun secara persentase hanya mencapai 8,24 persen dari total pagu.�

Hal ini disebabkan karena masih terdapat kontrak belanja modal (konstruksi) yang belum selesai.

"Seperti pada tahun 2022, belanja modal baru dapat terealisasi setelah adanya kontrak/lelang/tender yang biasanya membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama dari jenis belanja lainnya untuk terealisasi," pungkas Syaibani.

China Minati Transportasi

Sementara itu, investor China menyatakan minatnya untuk mendanai pengembangan Intelligent Transportation System di IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Direktur Utama PT CAIH Infotech Indonesia Loretta Thamrin mengatakan, ketertarikan tersebut muncul dari perusahaan China Hisense International yang siap menggelontorkan dana sekitar 2 juta dolar Amerika atau Rp 30 miliar.

"Ini masih dalam proses antrean dan lain-lain. Makanya kita ada Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT) yang bantu masuk ke sisi UU, karena dari Tiongkok mereka sangat melirik Indonesia," kata Loretta dalam Konferensi Pers Indonesia-China Smart City Technology & Investment Expo 2023 di Jakarta, Rabu (24/5) dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Ibu Kota Negara di Kaltim, Lima Perusahaan Jepang Kerjasama Dengan Otorita Bangun IKN Nusantara

Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono menyebut hingga saat ini ada 9 investor baru yang bakal ikut membangun Ibu Kota Nusantara.

Hanya, proses tanda tangan perikatan masih belum bisa dilakukan karena menunggu kesiapan tanah agar clean and clear.

"Itu (9 investor) sudah masuk, tinggal tanda tangan, tapi nunggu tanah. Jadi kuncinya itu," jelas Agung Wicaksono, dalam acara Membedah Peluang Investasi di IKN, di Jakarta, Selasa (23/5).

Agung memaparkan, ada sejumlah proses yang harus dilalui dalam menyiapkan lahan, mulai dari pelepasan kawasan hutan, penetapan aset dalam penguasaan (ADP) hingga penerbitan Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

"Kalau sudah clean and clear, maka akan ada serah terima ke Otorita IKN," imbuh Agung.

Ditargetkan proses tanda tangan perikatan bisa terlaksana pada akhir Mei atau awal Juni 2023.

Perkiraan total nilai investasi masih belum bisa disebutkan, namun didominasi oleh investor dalam negeri.

Baca juga: Luhut Pandjaitan Pastikan Progres Pembangunan IKN Nusantara, Fokus Penyelesaian Masalah Pertanahan

Lanjutnya, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi di IKN yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan adalah strategi yang diberikan untuk mempercepat penyelesaian masalah ini.

"Semua ada prosesnya, ada kewenangannya, bukan sesuatu yang bisa ditabrak. Kalau ditabrak, enggak clean and clear," tegas Agung.

Secara rinci, kesembilan investor baru ini berasal dari berbagai sektor, meliputi fasilitas olahraga, mixed-use, dua perkantoran, dua rumah sakit, sekolah dan dua perhotelan. (uws/kps)

Baca artikel dan berita menarik Tribun Kaltara lainnya di Google News

�

Sumber: kaltara.tribunnews.com