Top Stories: Startup Bandung Disuntik Rp 585 M, Satgas Baru Mahfud MD

Startup Evermos asal Bandung, Jawa Barat, berhasil menarik perhatian dunia, setelah mendapatkan pendanaan seri C sebesar USD 39 juta atau sekitar Rp 585 miliar. Startup yang berdiri pada November 2018, berfokus menyasar UMKM.

International Finance Corporation, sebuah lembaga keuangan di bawah Bank Dunia, menjadi pemimpin dalam investasi ini.

Berita mengenai investasi dari lembaga internasional kepada startup Evermos, menjadi artikel terpopuler top news Katadata pada akhir pekan lalu.

Selain investasi kepada Evermos, simak juga artikel mengenai ultimatum Kelompok Kekerasan Bersenjata (KKB) di Papua terhadap pilot Susi Air yang mereka sandera, serta helikopter yang terjatuh di kebun teh Ciwalini.

Berikut Top News NARASIBARU.COM:

Startup Evermos yang berdiri pada November 2018, berfokus menyasar UMKM. Mereka mencatat, hanya sekitar 0,5% UMKM yang berkembang.

Salah satu penyebabnya, karena tantangan logistik. Dengan lebih dari 17 ribu pulau yang membentang sejauh 5.100 kilometer dari barat ke timur, geografi unik pasar Indonesia membuat ekspansi nasional menjadi mahal dan memakan waktu, terutama di kota-kota kategori tingkat lebih rendah.

“Oleh karena itu, kami akan terus memanfaatkan inovasi guna menghubungkan brand lokal dengan pelanggan di kota-kota kategori tingkat lebih rendah dengan lebih efisien,” kata Co-Founder sekaligus CEO Evermos Ghufron Mustaqim dalam keterangan pers, Sabtu (27/5).

Startup Evermos memungkinkan para pemilik merek atau brand mengakses 500 kota dengan 160 ribu reseller yang dapat beroperasi. Evermos mencatatkan pertumbuhan nilai transaksi bruto alias gross merchandise value (GMV) 17 kali lipat selama 2020 – 2022.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum. Tim ini terdiri dari banyak tokoh, di antaranya eks wakil ketua KPK Laode M. Syarif, eks Kepala PPATK Yunus Husein, ekonom senior Faisal Basri, hingga jurnalis Najwa Shihab.

Pembentukan tim ini sesuai dengan Keputusan Menko Polhukam Nomor 63 Tahun 2023 tertanggal 23 Mei 2023. Berdasarkan keputusan tersebut, tim hanya memiliki masa kerja hingga penghujung 2023, tetapi dapat diperpanjang dengan Keputusan Menkopolhukam.

Simak tugas dari tim percepatan reformasi hukum.

KKB) di wilayah Papua mengancam akan menembak pilot Susi Air berkewarganegaraan Selandia Baru yang telah disandera sejak Feberuari lalu.

Mengutip The Independent, Philip Mehrtens diculik awal Februari tahun ini, setelah dia mendaratkan pesawatnya di bandara Paro di dataran tinggi terpencil Kabupaten Nduga di Papua.

Ia disandera oleh tentara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), sayap militan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Dalam sebuah video baru yang dirilis Jumat (26/5), Mehrtens terlihat berbicara di depan kamera, mengatakan bahwa para separatis tersebut menginginkan negara-negara selain Indonesia, untuk terlibat dalam dialog tentang kemerdekaan Papua.

"Jika itu tidak terjadi dalam dua bulan maka mereka mengatakan akan menembak saya," kata Mehrtens dalam video yang dibagikan oleh juru bicara pemberontak Papua Sebby Sambom dan diverifikasi oleh Deka Anwar, seorang analis di Institut Analisis Kebijakan Konflik yang berbasis di Jakarta.

Simak respons Selandia Baru dan Komnas HAM terkait hal ini.

Helikopter milik TNI AD berjenis Bel 412 yang dikabarkan jatuh di wilayah perkebunan teh Ciwalini, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, pada Minggu (28/5), merupakan helikopter latih.

Berdasarkan informasi sementara, pilot dan kru helikopter yang berjumlah lima orang selamat dalam peristiwa itu dan dalam keadaan sadar.

Helikopter itu jatuh di Kampung Bayongbong, Desa Patenggang, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Kapolresta Bandung Komisaris Besar Polisi Kusworo Wibowo, mengatakan saat ini seluruh kru sedang dievakuasi. "Informasinya semua kru alhamdulillah bisa selamat," kata dia.

Sepekan terakhir, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan temuan atas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Barat yang menyatakan daerah perbatasan masih menjadi wilayah rawan.

Komisioner Komnas HAM Bidang Pendidikan dan Penyuluhan Putu Elvina dalam keterangan tertulis Jumat (26/5) mengatakan lokasi perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di sekitar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, rawan sebagai jalur TPPO.

Selain itu, jalur-jalur perbatasan lainnya di sekitar Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, juga rentan menjadi jalur TPPO. Daerah ini diduga memiliki beberapa jalur tikus yang mudah diakses untuk menyeberang ke Malaysia.

Elvina menjabarkan aspek utama yang mendorong kerawanan daerah perbatasan adalah letak geografis yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Aspek lainnya adalah hubungan kekerabatan masyarakat di daerah perbatasan kedua negara, minimnya sosialisasi dan informasi hingga ke tingkat desa terkait TPPO, serta kemudahan mendapatkan pekerjaan di luar negeri di sektor non-formal.

Sumber: katadata.co.id