Demokrat: Kalau Jokowi Betul Mau Cawe-Cawe Positif, Tolong Copot Itu Moeldoko Si Begal Partai!

Ia menilai jika Jokowi cawe-cawe pilpres secara positif, maka seharusnya Jokowi bisa mengambil sikap atas langkah Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang ingin mengkudeta Partai Demokrat.

"Kalau betul mau cawe-cawe positif sesuai kewenangan seperti yang Bapak, katakan buktikan tolong copot Moeldoko, Pak," kata Jansen, Rabu (31/5).

Menurut Jansen, pencopotan Moeldoko akan menjadi bukti Jokowi memang ingin mendorong pemilu yang adil. 

Demokrat menilai manuver Moeldoko adalah salah satu alat untuk menjegal bacapres yang diusung bersama NasDem dan PKS yakni Anies Baswedan.

"Karena seperti Bapak (Jokowi) katakan, ingin mendorong pemilu besok para pesertanya tenang bertarung secara fair dan lain-lain," - Jansen.

Eks Wamenkumham Denny Indrayana juga meyakini Jokowi tak hanya cawe-cawe untuk kepentingan bangsa, melainkan juga demi menggagalkan capres tertentu.

Ia juga memandang Jokowi seharusnya tak mendiamkan Moeldoko berupaya mengambil alih Demokrat.

"Cawe-cawe Presiden Jokowi yang nyata adalah saat membiarkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko "mencopet" Partai Demokrat. Saya meminjam istilah "copet" dari Romahurmuziy PPP. Saya berpendapat, Jokowi seharusnya tidak membiarkan Partai Demokrat dikuyo-kuyo Kepala Stafnya sendiri," ujar Denny.

"Tak bisa dikatakan Jokowi tidak tahu. Tak bisa dikatakan Jokowi tidak setuju. Kalau ada anak buah mencopet, Presiden bukan hanya harus marah, tetapi wajar memecat Moeldoko. Jokowi tidak bisa mengatakan "pencopetan" partai sebagai hak politik Moeldoko. Mencopet partai yang sah adalah kejahatan," tambah dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media, Senin (29/5) di Istana Kepresidenan. 

Salah satu yang dibahas soal cawe-cawe dalam Pemilu 2024 demi negara.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan Jokowi cawe-cawe tak akan mengendorse paslon tertentu. Ia meyakini Jokowi netral.

"Lho, cawe-cawe kan bukan untuk berikan dukungan ke siapa. Kan untuk ciptakan iklim demokrasi yang lebih baik, yang tidak melanggar peraturan apapun. Nggak, presiden nggak akan mengendorse," ujar Pramono usai menghadiri rapat DPR, Senin (30/5). [IndonesiaToday/kumparan]

Sumber: kumparan.com