Diduga Terlibat Pelemahan KPK, Politikus PDIP: Jokowi Mblegedes Harus Segera Diadili

- Minggu, 16 Maret 2025 | 08:45 WIB
Diduga Terlibat Pelemahan KPK, Politikus PDIP: Jokowi Mblegedes Harus Segera Diadili


Politikus senior PDIP, Beathor Suryadi, menegaskan bahwa salah satu kasus dalam skandal “Jokorup Mblegedes” adalah upaya membuktikan pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengenai adanya dana besar yang digunakan untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Beathor, jika ucapan Hasto tidak terbukti, maka Sekjen PDIP itu harus bertanggung jawab atas pernyataannya. Namun, mengingat posisi Hasto sebagai petinggi partai, Beathor yakin bahwa pernyataan tersebut memiliki dasar kuat.

“Kita harus menelusuri lebih jauh, karena kalau benar dana besar itu ada, maka ini skandal besar yang melibatkan kekuasaan. Jika tidak terbukti, tentu Hasto punya perkara baru. Tapi saya yakin, karena Hasto bicara bukan tanpa dasar,” ujar Beathor dalam keterangannya, Ahad (16/3).

Beathor juga menyinggung pertemuan antara Hasto Kristiyanto dan Presiden Joko Widodo yang diduga terjadi antara tahun 2015 hingga 2019. Ia menyebut, dalam pertemuan itu awalnya dibahas mengenai pencalonan anak dan menantu presiden di Pilkada, sebelum akhirnya berkembang ke soal pelemahan KPK.

“Kita harus cek, kapan dan di mana Hasto bertemu dengan Jokowi. Dari situ, kita bisa tahu bagaimana skenario pelemahan KPK ini dirancang,” lanjutnya.

Beathor juga mempertanyakan siapa saja anggota Komisi III DPR yang diduga terlibat dalam tim pelemahan KPK. Ia mendesak agar ada audit terhadap pembahasan anggaran yang diduga digunakan untuk tujuan tersebut.

“Siapa yang hadir dalam rapat-rapat itu? Berapa lama mereka membahasnya? Dan berapa besar anggaran yang digelontorkan? Ini harus dibuka ke publik,” tegasnya.

Beathor menegaskan bahwa jika bukti-bukti yang ada mengarah pada dugaan keterlibatan Jokowi, maka tuntutan publik untuk mengadilinya harus ditindaklanjuti.

“Kalau benar ada dana besar untuk melumpuhkan KPK, ini pelanggaran serius terhadap demokrasi dan pemberantasan korupsi. Maka, tuntutan rakyat saat ini untuk mengadili Jokorup bukan lagi sekadar wacana, tetapi harus kita buktikan dan laksanakan,” tandasnya.

Beathor memastikan bahwa dirinya bersama para pegiat antikorupsi akan terus menggali informasi terkait skandal ini. Ia juga menekankan pentingnya transparansi agar rakyat tahu siapa yang sebenarnya berada di balik pelemahan lembaga antirasuah tersebut.

“Ini bukan sekadar isu politik, ini soal keadilan. Jangan sampai rakyat dikecewakan oleh mereka yang seharusnya memberantas korupsi, tapi justru bermain di dalamnya,” pungkasnya.

Foto: Demonstran memenggal foto Jokowi (IST)

Komentar