Polemik Ijazah Jokowi, Kagama Cirebon Sampaikan Proposal Perdamaian Abadi: Undang Jokowi Bawa Ijazah Asli, Berani?

Polemik Ijazah Jokowi, Kagama Cirebon Sampaikan Proposal Perdamaian Abadi: 'Undang Jokowi Bawa Ijazah Asli, Berani?'

Oleh: Heru Subagia

Kagama Cirebon Jabar

Polemik mengenai keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali mencuat ke permukaan. 

Isu ini bukanlah hal baru, namun kali ini, pihak Fakultas Kehutanan UGM turun tangan memberikan klarifikasi. 

Namun, langkah ini dinilai belum cukup untuk menyelesaikan polemik secara tuntas. 

Klarifikasi yang diberikan oleh Fakultas Kehutanan UGM hanya bersifat informatif, bukan rekonsiliasi atau pembuktian yang dapat diterima oleh semua pihak. 

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih komprehensif untuk mencapai "Perdamaian Abadi" dalam kasus ini.

Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, menyatakan penyesalannya atas informasi menyesatkan yang disampaikan oleh Rismon, mantan dosen UGM. 

Sigit menegaskan bahwa Rismon, yang merupakan alumnus Prodi Teknik Elektro, seharusnya memberikan informasi yang mencerahkan dan bermanfaat bagi masyarakat. 

Namun, klarifikasi ini tidak serta merta mengakhiri polemik. Publik dan alumni UGM meminta lebih dari sekadar pernyataan resmi dari pihak fakultas.

“Kita sangat menyesalkan informasi menyesatkan yang disampaikan oleh seorang dosen yang seharusnya bisa mencerahkan dan mendidik masyarakat dengan informasi yang bermanfaat,” kata Sigit, Jumat (21/3) di Kampus UGM.

Tuntutan Publik dan Alumni

1. Transparansi Langsung dari Jokowi

Yang diminta oleh publik dan alumni UGM adalah kehadiran langsung Presiden Jokowi di Rektorat UGM. 

Ia diharapkan membawa serta ijazah aslinya dan menunjukkannya secara terbuka kepada publik. Langkah ini akan diakhiri dengan konferensi pers bersama untuk memberikan kepastian kepada semua pihak.

2. Klarifikasi yang Tidak Proporsional

Yang terjadi saat ini justru pihak fakultas, pengelola, dan alumni yang berbondong-bondong melakukan klarifikasi atas ijazah dan skripsi Jokowi. 

Padahal, yang dibutuhkan adalah bukti autentisitas langsung dari pemegang ijazah, yaitu Jokowi sendiri.

3. Langkah Ksatria dan Bijaksana

Kehadiran Jokowi di Rektorat UGM untuk menunjukkan ijazah aslinya akan menjadi langkah yang ksatria dan bijaksana. 

Ini bukan hanya tentang membuktikan keabsahan ijazah, tetapi juga tentang menunjukkan integritas dan tanggung jawab sebagai pemimpin.

Proposal Perdamaian Abadi

Untuk mengakhiri polemik ini, diperlukan langkah-langkah yang lebih mendalam dan menyeluruh. Berikut adalah proposal "Perdamaian Abadi" yang dapat menjadi jalan tengah:

1. Pertemuan Terbuka di Rektorat UGM

Jokowi diundang secara resmi oleh Rektorat UGM untuk hadir dan menunjukkan ijazah aslinya. Pertemuan ini harus dihadiri oleh perwakilan alumni, Kagama, dan masyarakat luas.

2. Dokumentasi dan Pengabsahan Bersama

Setelah ijazah asli ditunjukkan, dilakukan proses pengabsahan bersama oleh Rektorat UGM, perwakilan alumni, dan Kagama. Hasilnya harus didokumentasikan secara resmi.

3. Konferensi Pers Terbuka

Langkah terakhir adalah konferensi pers terbuka yang melibatkan semua pihak. Ini akan menjadi penutup resmi dari polemik yang telah berlangsung lama.

Peran Alumni sebagai Mediator

Ketua Umum Alumni UGM dapat berperan sebagai fasilitator atau mediator dalam proses ini. Alumni memiliki posisi netral dan dapat menjembatani kepentingan semua pihak.

1. Kesadaran dan Etika Bersama

Semua pihak harus memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk menyelesaikan polemik ini dengan menjunjung tinggi etika dan supremasi kebenaran.

2. Tanggung Jawab Hukum

Jika ditemukan adanya kelalaian atau kesengajaan dari pihak Jokowi, maka tindakan hukum harus diambil oleh pihak berwajib.

Ini bukan lagi ranah UGM atau alumni, melainkan tanggung jawab hukum yang harus diselesaikan secara profesional.

Proposal "Perdamaian Abadi" ini diharapkan dapat menjadi solusi komprehensif yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, sosial, dan moral. 

Dengan langkah-langkah yang transparan dan melibatkan semua pihak, polemik ijazah Jokowi dapat diselesaikan secara tuntas. 

Ini bukan hanya tentang keabsahan sebuah ijazah, tetapi juga tentang menjaga integritas institusi pendidikan dan kepercayaan publik terhadap pemimpinnya.

Semoga langkah-langkah ini dapat menjadi proses rekonsiliasi yang mengakhiri polemik panjang ini, sekaligus menjadi contoh bagi penyelesaian masalah serupa di masa depan. ***