Ini Sejumlah Pertunjukan Politik Jahat Produksi Jokowi Yang Melukai Hati Rakyat

IndonesiaToday.ID - Kritikus Faizal Assegaf mengungkapkan sejumlah pertunjukan politik jahat produksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebabkan hati rakyat menjadi terluka.

Pertunjukkan politik jahat produksi Jokowi itu dimulai dari penipuan mengenai uang sebelas triliun hingga yang terbaru perizinan kebijakan ekpor pasir laut.

"Dari gorong-gorong, banyak sudah pertunjukan politik jahat diproduksi Jokowi dan melukai hati rakyat. Mulai dari penipuan soal uang sebelas triliun, utang  luar negeri, hingga kebijakan rakus ekspor pasir laut dan sebagainya," ungkapnya.

Lebih lanjut, pada akhir masa jabatannya di 2024, Jokowi mengumumkan akan cawe-cawe Pilpres atau tidak netral, ini disinggung sebagai kepanikan imbas majunya Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

"Di ujung kekuasaan, Jokowi makin tambah buas dengan mengumumkan bahwa dirinya cawe-cawe alias tidak netral dalam Pilpres," ucapnya dikutip dari Twitter @faizalassegaf, Senin (5/6).

"Jokowi sangat panik dan berupaya menjegal pencapresan Anies Baswedan. Semakin dekat ke Pilpres, semakin kotor permain politik licik Jokowi," sambungnya.

.
Pak Jokowi, Modus Apalagi Untuk Menjegal Anies?

by Faizal Assegaf (kritikus)

Dari gorong-gorong, banyak sudah pertunjukan politik jahat diproduksi Jokowi dan melukai hati rakyat.

Mulai dari penipuan soal uang sebelas triliun, utang luar negeri, hingga kebijakan rakus ekspor…

— Faizal Assegaf (@faizalassegaf) June 4, 2023

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui bahwa dirinya cawe-cawe atau mencampuri urusan kontestasi politik menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Pernyataan Jokowi tersebut disampaikan ketika bertemu dengan para pemimpin redaksi media massa nasional di Istana, Jakarta, Senin (29/5/2023) sore. 

Pada kesempatan tersebut, Jokowi dengan tegas menyatakan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden 2024-2029 menjadi krusial. Termasuk Pilpres 2029-2034 mendatang.

Pasalnya, menurutnya, Indonesia membutuhkan pemimpin yang bisa menjadikan negara maju pada 2030.

Oleh karena itu, kebijakan dan strategi kepemimpinan berikutnya akan menjadi penentu Indonesia untuk menjadi negara maju atau tidak.

"Karena itu saya cawe-cawe. Saya tidak akan netral karena ini kepentingan nasional," katanya di hadapan para pemimpin redaksi media massa nasional, Senin.

"Kesempatan kita hanya ada 13 tahun ke depan. Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju," sambung mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu.

Dia mencontohkan, negara semacam Korea Selatan adalah contoh terbaik. Negara itu bisa menjaga kemajuannya dengan kepemimpinan yang stabil.

Karena itu, Jokowi menyatakan bahwa Pilpres 2024 sangat penting.

Dia juga menuturkan, tidak ada peraturan yang melarang soal cawe-cawe pada Pilpres 2024.

"Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang," kata Jokowi.

"Tolong dipahami, ini demi kepentingan nasional. Memilih pemimpin pada 2024 sangat krusial, penting sekali, harus tepat dan benar,” sambungnya.

Lebih lanjut, Jokowi menegaskan bahwa cawe-cawe yang dimaksudnya tentu masih dalam koridor aturan.

Dalam hal ini, Jokowi menginginkan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat.

Kemudian, pemimpin nasional ke depan juga diharapkan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hilirisasi, transisi energi bersih, dan lainnya.

Selain itu, Jokowi juga mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair. Karenanya, Presiden akan menjaga netralitas TNI, Polri, dan ASN.

Terakhir, Jokowi ingin pemilih mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan proses pemilu.

Dengan begitu akan memperkuat kemampuan Pemerintah untuk mencegah hoaks atau berita bohong, dampak negatif artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan, hingga black campaign melalui media sosial atau online.

Sementara terkait dengan siapa bakal capres dan cawapres yang dijagokan, Jokowi mengaku hal tersebut urusan partai politik (parpol).

"Kalau urusan siapa capres cawapres itu urusan partai politik. Saya tidak bisa intervensi. Bisa itu calonnya 2, 3, 4, itu urusan parpol," jelasnya.

Jokowi juga menegaskan bahwa pihaknya akan menghormati dan menerima pilihan rakyat serta akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya.

Adapun pada pertemuan tersebut, Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Deputi Bidang Protokoler, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Mahmuddin. [IndonesiaToday/NW]

Sumber: nw.wartaekonomi.co.id