‘Kembalikan Mahasiswa ke Kampus’ Digemakan Buzzer Jokowi? Publik Ungkit Masa Soeharto!

NARASIBARU.COM - Sutradara film dokumenter Dirty Vote, Dandhy Laksono, menyoroti serangan buzzer terhadap mahasiswa yang aktif menyuarakan penolakan terhadap Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan.

Dikatakan, serangan ini merupakan bentuk upaya membungkam kritik yang disuarakan mahasiswa.

“Maksud buzzer ini mau membalas seruan kembalikan TNI ke Barak (menolak Dwifungsi),” ujar Dandhy di X @Dandhy_Laksono (26/3/2025).

Namun, Dandhy menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam advokasi di luar kampus merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek Pengabdian Masyarakat.

Ia pun membandingkan situasi ini dengan kebijakan masa Orde Baru di bawah Soeharto.

“Ide mengisolasi kampus dilakukan Soeharto lewat program NKK/BKK, 1978,” tandasnya.

Hal ini merujuk pada Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan yang kala itu digunakan untuk membatasi aktivitas politik mahasiswa.

Dandhy menilai bahwa upaya menekan mahasiswa dengan narasi isolasi kampus adalah langkah mundur bagi demokrasi.

Ia mengingatkan bahwa sejarah telah mencatat perlawanan mahasiswa sebagai elemen penting dalam perubahan sosial dan politik di Indonesia.

Pernyataan Dandhy Laksono itu merespon unggahan salah satu pegiat media sosial, @tekarok007. Di profilnya tertulis Jokowisme.

Dalam unggahannya, akun itu meminta agar mahasiswa dikembalikan di kampus. Dia menduga para mahasiswa yang ikut demo hanyalah massa yang dimanfaatkan pihak tertentu.

“Kembalikan Mahasiswa Ke Kampus. Ayok direalisasikan demo balik di seluruh kota di Indonesia. Pasang spanduk yang banyak, Lawan Mafia yang memanfaatkan Mahasiswa dan memaksa Maba ikut demo demi mereka jadi mahasewa

Kembalikan mahasiswa ke kampus jangan paksa mereka jadi mahasewa demi kepentingan politik para Mafia,bahkan anak SMA pun mereka ajak demo. 

Ayok rame-rame warga kota pasang spanduk, 'Kembalikan mahasiswa ke Kampus’ jangan mau kotanya di buat rusuh demo anarkis bayaran.

Kembalikan Mahasewa ke Kampus. Jangan rusak masa depan mereka demi kepentingan politik para Mafia. 

Warga seharusnya mulai memasang banyak spanduk penolakan demo anarkis di kota-kotanya, dan menolak anaknya yg kuliah dipaksa ikut demo anarkis dan brutal."

Sebelumnya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Makassar menolak RUU TNI menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Kamis (20/3/2025) siang.

Aksi ini dilakukan karena mereka menganggap RUU tersebut sarat kepentingan dan berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.

Pantauan di lokasi, para demonstran membawa berbagai spanduk bertuliskan kritik terhadap RUU tersebut. Beberapa di antaranya berbunyi:

"Melawan lupa tragedi 97, Tolak RUU TNI."

"RUU TNI bikin khawatir dwifungsi ABRI hidup lagi."

"Militer tidak pernah demokratis."

"Kembalikan militer ke barak."

"Militerisasi kehidupan sipil adalah bentuk pengendalian sosial."

"Gantian aja gimana? TNI jadi ASN, sipil yang angkat senjata."

Dalam orasinya, salah satu orator menegaskan bahwa keberadaan RUU TNI ini dapat mengancam prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan sejak reformasi 1998.

"Kita semua harus sadar bahwa RUU ini bisa membuka jalan bagi militer kembali menguasai ruang-ruang sipil. Kita menolak pengulangan sejarah kelam di mana militer memiliki peran ganda dalam pemerintahan!," seru salah seorang orator.

Mahasiswa juga menyoroti keterlibatan militer dalam kehidupan sipil sebagai bentuk pengendalian sosial yang berbahaya.

"Jangan biarkan tentara kembali masuk ke ranah sipil! Demokrasi yang kita bangun dengan darah dan air mata akan runtuh jika kita diam!" lanjutnya dengan suara lantang.

Demonstrasi ini berlangsung dengan orasi secara bergantian dari berbagai perwakilan mahasiswa.

Mereka menuntut agar DPRD Sulsel menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah pusat dan menolak segala bentuk regulasi yang dianggap merugikan demokrasi.

Hingga siang hari, situasi aksi masih berlangsung kondusif dengan pengamanan dari aparat kepolisian.

Sekitar satu jam menduduki DPRD Sulsel, massa aksi bergeser ke bawah flyover dan melanjutkan orasinya.

Para mahasiswa menyatakan akan terus mengawal isu ini dan berjanji melakukan aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak didengar.

Sumber: Fajar