Hasil Survei Soal Kinerjanya Selalu Bagus, Amien Rais Ingatkan Jokowi: Mereka Dibayar Sesuai Pesanan!

Dalam sejumlah survei yang dilakukan oleh lembaga survei, hasilnya kerap menunjukkan tingginya kepuasan masyarakat akan kinerja Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. 

Hal tersebut disampaikan olehnya melalui akun YouTube Amien Rais Official.

“Jangan percaya pada sejumlah surveyor yang memuji Anda,” kata Amien dikutip Senin (5/6/2023).

“Kata Edy Mulyadi mereka itu sure pay, asal terus dibayar mereka akan terus bekerja sesuai pesanan,” sambungnya.

Selain itu, mantan Ketua MPR RI tersebut juga kembali melontarkan kritik terhadap Jokowi yang mau cawe-cawe di Pilpres 2024. 

Ia menilai cawe-cawe itu menjadi cerminan bagi Jokowi yang tidak melihat etika berdemokrasi.

“Ini sebuah logika tanpa etika,” terangnya.

Kalau merujuk pada istilah cawe-cawe, maka menurutnya bisa diartikan sebagai mencampuri urusan yang bukan menjadi ranahnya. 

Cawe-cawe juga dianggapnya sebagai ikut campur untuk urusan yang tidak terlalu penting.

Akan tetapi, Amien menganggap kalau Jokowi bukan sekedar cawe-cawe, namun sudah melakukan intervensi langsung.

Itu disampaikannya karena melihat Kepala Negara telah memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadinya setelah tidak lagi menjadi presiden.

“Saya lihat Jokowi bukan lagi sekadar cawe-cawe tapi intervensi langsung,” ungkapnya.

Amien Rais Sodorkan Dokumen Yang Menjawab Kenapa Korupsi Era Jokowi Sulit Dibongkar

Mantan Ketua MPR RI, Prof Amien Rais menyodorkan dokumen yang menjawab kenapa korupsi pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sulit dibongkar.

Mulanya Amien Rais mengatakan bahwa masa depan Jokowi sangat suram, ia pun menyinggung pepatah asing tentang ayam yang akan kembali ke tempatnya bertengger.

“Sesungguhnya masa depan Jokowi sungguh suram,” ujar Amien Rais melalui kanal Youtube miliknya, dikutip Rabu (24/5/23).

“Ada pepatah asing chickens have come home to roost, jadi ayam itu ya kembalinya ke tempat bertengger, menurut Malcolm X seluruh perbuatan, tindakan, dan aksi-aski buruk yang dilakukan oleh seseorang itu pasti akan menghukum si pelaku kejahatan itu,” tambahnya.

Ketua Majelis Syura Partai Ummat itu mengungkapkan demikian untuk menyinggung soal korupsi di Indonesia di masa kepemimpinan Jokowi.

Amien Rais bahkan mengklaim penilaiannya yang menilai pemerintahan Jokowi buruk dalam penanganan korupsi didasari oleh dokumen penting yang ditulis beberapa tokoh bangsa dan akademisi.

“Sejauh yang saya ikuti, tidak ada dokumen seobjektif dan sejujur dokumen yang ditulis sebagian sesepuh bangsa yang berisi kritik dan koreksi konstruktif terhadap perkembangan nasional di zaman Jokowi. Dokumen itu berjudul Partnership for Governance Reform yang ditulis pada 2021,” jelasnya.

Menurut Amien Rais, dokumen yang ia jadikan dasar pernyataannya tersebut menjelaskan bahwa korupsi di masa kepemimpinan Jokowi sudah diproteksi oleh negara.

Hasilnya adalah penegakan hukum pada kasus korupsi tak bisa dilakukan.

“Korupsi di Indonesia sudah bersifat dicengkram dan diproteksi oleh negara sehingga sangat sulit dibongkar dan dikalahkan. Istilahnya sudah dipagari sehingga kekuatan yang akan membongkar seolah-olah tidak ada harapan,” jelasnya.

“Ketika masuk pengadilan kasus besar korupsi lebih sering menguap tanpa follow up, tak ada shaming culture sehingga mempermalukan koruptor sehingga kejahatan korupsi yang melemahkan bangsa dan negara dan melukai rasa keadilan rakyat dianggap biasa-biasa saja,” tambahnya.

Paling tidak, menurut Amien Rais, kebobrokan penanganan korupsi era Jokowi tergambar dari anjloknya angka indeks persepsi korupsi Indonesia.

Hal ini menurut Amien menempatkan Indonesia masuk dalam jajaran negara bobrok dan terkorup di dunia.

“Jadi indeks persepsi korupsi tahun 2022 lalu sudah anjlok dari angka 38 ke 34, Indonesia masuk dalam rombongan negara bobrok dan terkorup di dunia,” ungkapnya.

Karenanya Amien rais memberi usul agar hal buruk sebagaimana disebutkan diawal tadi tak terjadi, Jokowi harus memanfaatkan sisa masa jabatan untuk berbuat adil kepada masyarakat.

“Jadi hati-hati Pak Jokowi, Anda tidak bisa lari pengadilan rakyat dan pengadilan sejarah. Jadi kalau saya boleh usul, manfaatkan 15 bulan sisa kekuasaan Anda untuk berbuat adil kepada rakyat Indonesia,” ujarnya.

“Tinggalkan pengkhidmatan Anda pada oligarki politik dan bisnis ekonomi,” tambahnya. [IndonesiaToday/suara]

Sumber: