IndonesiaToday.ID - DPR RI mencurigai penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan yang diinisiasi oleh pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan didistribusikan oleh Perum Bulog ditunggangi oleh kepentingan politik.
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengaku mendapatkan informasi soal kecurigaan itu.
Sudin mengatakan, berdasarkan informasi yang dia terima dari beberapa daerah, penyaluran bansos ini ternyata banyak disalahgunakan dan ditunggangi oleh kepentingan politik.
"Di beberapa tempat ini dijadikan komoditi untuk kepentingan politik. Ini harus jelas," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (5/6/2023).
Untuk itu, Sudin meminta Bapanas dan Perum Bulog menjelaskan terkait persoalan dari penyaluran bansos pangan tersebut.
"Jangan sampai seperti itu. Terus pembagian telur juga harus jelas mekanismenya gimana bisa bekerja sama dengan BKKBN karena BKKBN pun membagikan telur juga untuk pencegahan stunting," ujar Sudin.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi pun menjelaskan, distribusi bansos pangan untuk beras dilakukan menggunakan data Kementerian Sosial (Kemensos) dan telur berdasarkan data dari BKKBN.
Sementara untuk penyalurannya, jelas Arief, disalurkan oleh Perum Bulog sesuai dengan alamat masing-masing penerima.
"Jadi Bulog ditugaskan by name by address, sudah ada sesuai dengan BKKBN untuk telur dan beras data Kemensos," kata Arief.
Namun Sudin kembali mempertanyakan alur pengambilan bansos, diambil langsung ke titik yang ditentukan oleh Bulog atau diantar langsung ke rumah masing-masing penerima.
"Kombinasi (dari keduanya, di titik Perum Bulog ataupun diantar langsung) dan sesuai dengan alamat. NIK tetap jadi dasar, PT Pos sebagai penyalur (ditugaskan Bulog) melihat pergerakan stok mulai dari Bulog, titik distribusi sampai penerima," jelas Arief.
Sementara itu, Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengatakan, distribusi bansos dilakukan secara kombinasi yakni melalui titik-titik terdekat yang ditentukan oleh PT Pos, dan atau diantarkan langsung ke rumah masing-masing penerima.
"Jadi itu kombinasi ada yang langsung datang ke rumahnya, ada yg di pool tempat kediaman tapi tetap sesuai NIK by name by address," jelas Buwas.
Untuk diketahui, Bapanas mendapatkan penugasan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyalurkan bantuan berupa beras kepada 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM), serta bantuan penanganan stunting dengan memberikan bantuan daging ayam dan telur kepada 1,4 juta keluarga rawan stunting (KRS).
"Ini juga merupakan upaya stabilisasi hulu ke hilir," pungkas Arief. [IndonesiaToday/cnbc]
Sumber: cnbcindonesia.com
Artikel Terkait
Ini Alasan KPK Gagal Tangkap Harun Masiku di PTIK
Webinar Universitas Paramadina: Menyoal Pseudo-Spiritualitas dan Budaya Korupsi di Negara Religius
Merespon Febri Diansyah yang Jadi Pengacara Hasto, Novel Baswedan: Kebangetan
Detik-detik Oky Pratama Diduga Keceplosan Panggil Sayang ke Robby Purba di TV