Kisah Negara Georgia Berantas Korupsi dengan Cara Unik, Salah Satunya Pecat Polisi!

NARASIBARU.COM - Georgia merupakan negara pecahan Uni Soviet yang terletak di Eropa Timur. 

Negara ini memiliki kisah yang menarik dalam pemberantasan korupsi yang pernah terjadi. 

Georgia menjadi salah satu negara paling korup di dunia. Aparat lebih dikenal sebagai pemeras dibandingkan penegak hukum.

Hingga akhirnya, kisah pemberantasan korupsi terjadi saat terpilihnya Presiden Mikheil Saakashvili yang terpilih pada Januari 2004. 

Melansir dari laman United Nations High Commissioner for Refugees, Presiden Saakashvili memiliki keinginan keras untuk mengubah Georgia dari negara yang terpecah-pecah dan gagal menjadi negara demokrasi yang makmur. 

Maka dari itu, ia memiliki kebijakan yang memprioritaskan pemulihan integritas teritorial negara dan memberantas korupsi.

Korupsi di Georgia

Sejak pemerintahannya, Presiden Saakashvili melakukan reformasi besar-besaran untuk memberantas korupsi. 

Melansir dari berbagai sumber, polisi lalu lintas kerap melakukan pemerasan kepada para pengendara bahkan meminta sejumlah uang kepada pejalan kaki.

Selain itu, lembaga pemerintahan juga mewajibkan pungutan biaya untuk masyarakat yang membutuhkan dokumen-dokumen, seperti paspor, mendaftarkan properti, saat masuk universitas negeri, membangun rumah, hingga mendapatkan surat izin mengemudi.

Memecat Puluhan Ribu Polisi

Sejak menjabat, Presiden Saakashvili mulai memberantas korupsi dan pungutan liar yang terjadi di negara tersebut. 

Melansir dari detiknews, kebijakan yang paling disoroti dunia dalam pemberantasan korupsi di Georgia yaitu ia berani memecat 30 ribu polisi lalu lintas. 

Saakashvili memberikan gaji besar kepada para aparat kepolisian hingga 20 kali lipat dengan tujuan meredam tindak korupsi. Namun, hal tersebut tidak juga membuahkan hasil.

Presiden Saakashvili memberikan tindakan tegas dengan merumahkan 30 ribu polisi dan merekrut tenaga baru dengan gaji 20 besar dengan syarat tidak korupsi. 

Hingga akhirnya, masyarakat yang semula enggan berurusan dengan polisi, mulai membangun kepercayaan kembali karena mulai saat itu polisi selalu melayani dengan ramah.

Kebijakan-Kebijakan Pemberantasan Korupsi

Dalam publikasi Bank Dunia memuat pernyataan delegasi Georgia pada Forum Ekonomi dan Lingkungan OSCE ke-25 di Wina 2017 lalu. 

Disebutkan adanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan Georgia dalam pemberantasan korupsi, mulai dari Reformasi Pemerintahan Terbuka di mana Dewan Anti-Korupsi bekerja pada Agenda transparansi dan akuntabilitas Georgia, masyarakat sipil secara efektif terlibat dalam proses pengembangan dan revisi strategi anti-korupsi dan rencana aksinya, serta dalam pemantauan implementasinya, meningkatkan aksesibilitas transparansi data dengan mengembangkan layanan elektronik, membangun sistem pemantauan aset pejabat tinggi, selain lembaga pemerintah sektor swasta juga menjadi prioritas dalam pemberantasan korupsi.

Digitalisasi data yang dilakukan Georgia juga menjadi faktor yang berpengaruh dalam pemberantasan korupsi. 

Melansir dari laman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, pada 2017 lalu, korupsi di Georgia juga terjadi karena birokrasi yang sangat rumit.

Georgia sukses meningkatkan pelayanan publik. Pembangunan Public Service Hall di Georgia juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mampu memberantas korupsi di sektor pelayanan publik. 

Hal tersebut menjadi inspirasi untuk melakukan e-government di Indonesia.

Keberhasilannya memberantas korupsi membuat Georgia menjadi negara ke-53 negara paling tidak korup dari 180 negara di kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah, berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi 2024 yang dilaporkan Transparency International. Georgia juga berhasil mengubah mitos bahwa korupsi merupakan budaya. 

Hal ini bisa menjadi inspirasi negara-negara yang ingin reformasi dalam membersihkan pelayanan publik.

Sumber: Beautynesia