Pengamat Intelijen dan Geopolitik: Pertemuan Purnawirawan TNI Dijawab Kunjungan Sespimmen Polri ke Jokowi

Ketegangan politik di pemerintahan Prabowo semakin terlihat nyata, ketika sejumlah manuver elite keamanan dan pertahanan mulai menunjukkan pola “matahari kembar” dalam sistem kekuasaan nasional. Salah satu sorotan terbaru datang dari pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, yang memotret dinamika antara mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto dalam konteks pengaruh institusional dan loyalitas aparatur negara.

Dalam pernyataannya, Amir menyinggung pentingnya jenjang struktural dalam sistem ketatanegaraan, mengacu pada posisi strategis para alumni lembaga pendidikan tinggi negara seperti Sespimmen dan Lemhanas. Ia menilai bahwa pengarahan terhadap pejabat setingkat Didik Sespimmen—yang notabene menyasar pejabat kepolisian setingkat Kapolri—tidak bisa dianggap remeh, apalagi jika arahan tersebut datang dari Jokowi.

“Biasanya, pengarahan dari Presiden diberikan pada jenjang strategis seperti Sesko TNI, Lemhanas. Artinya, ini menyiratkan klaim legitimasi arah kepemimpinan,” ujar Amir yang dikutip dari www.suaranasional.com, Selasa (22/4/2025)

Dalam waktu yang hampir bersamaan, sejumlah purnawirawan TNI, termasuk mantan Wakil Presiden Try Sutrisno mengadakan pertemuan di Kawasan Kelapa Gading. Forum ini menjadi ruang strategis dalam membentuk task force atau tim kerja dari kalangan militer purnawirawan untuk mendukung pemerintahan Prabowo namun dengan beberapa syarat seperti memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari Wapres.

Selain itu, Amir meminta semua janji politik Prabowo harus memiliki landasan hukum dan akan berujung pada peran legislatif, termasuk keberadaan RUU Penyitaan Aset yang masih mangkrak di DPR. “Kalau RUU Penyitaan Aset bisa disahkan, maka janji Prabowo soal pemberantasan korupsi akan mendapatkan fondasi yang kuat,” ujarnya.

Yang membuat situasi semakin menarik adalah pertemuan Jokowi dengan para peserta Sespimmen Polri di waktu yang hampir bersamaan. Dalam perspektif Amir Hamzah, simbolisme ini tidak bisa dilepaskan dari politik loyalitas.

“Yang menjadi presiden boleh Prabowo, tapi siapa yang memerintah? Ini pertanyaan penting. Loyalitas Polri dan jajaran di bawah Kapolri tidak sepenuhnya lepas dari pengaruh Jokowi,” katanya.

Ia menggarisbawahi bahwa forum purnawirawan TNI bahkan menyuarakan aspirasi lama: agar institusi Polri kembali berada di bawah Kementerian Dalam Negeri.  Namun pernyataan Purnawirawan TNI dijawab dengan pertemuan Sespimmen Polri dengan Jokowi. “Ini pesan jangan ganggu loyalitas kami ke Jokowi, jangan coba-coba melakukan yang merugikan kami,” papar Amir.

Amir mengatakan, Polri sangat dirugikan jika di bawah Kementerian Dalam Negeri karena ruang lingkup sangat sempit termasuk dalam persoalan anggaran yang diterima.

Fenomena yang disebut Amir sebagai “matahari kembar” mengacu pada kondisi di mana kekuasaan simbolik dan kekuasaan formal berjalan paralel, dan bahkan saling bertabrakan. Dalam situasi seperti ini, seringkali muncul kebingungan dalam rantai komando dan arah kebijakan nasional.

Jokowi masih memiliki pengaruh kuat terhadap struktur birokrasi, khususnya di Polri dan sebagian jajaran sipil, termasuk dukungan dari kepala daerah. Sementara Prabowo, meski sah secara konstitusional sebagai presiden terpilih, masih harus berjuang membentuk loyalitas struktural dan institusional di dalam sistem kekuasaan.

Dengan transisi kekuasaan yang masih menyisakan bayang-bayang pengaruh Jokowi, serta konsolidasi Prabowo yang tengah berlangsung, Indonesia berada di persimpangan antara rekonsiliasi atau polarisasi baru. Jika tidak dikelola dengan baik, bayang-bayang “matahari kembar” bisa merusak kohesivitas institusi dan memunculkan disorientasi arah kebijakan negara.

Sumber: suaranasional

Foto: Amir Hamzah (IST)