Prabowo di Persimpangan Jalan, Rakyat Dukung Bersih-bersih Istana dari Pengaruh Jokowi

Situasi politik nasional sedang memasuki fase krusial. Bukan hanya riak biasa dalam transisi kekuasaan, tetapi gelombang dalam yang perlahan membentuk tsunami perubahan. Pengamat politik Nazlira mengibaratkan fenomena ini seperti gempa tektonik yang guncangannya terasa justru ketika mayoritas rakyat tengah tertidur lelap. “Kejutan yang pernah diduga. Tapi tak semua siap menghadapinya,” ucapnya.

Pernyataan Nazlira ini merujuk pada kemunculan data dan informasi intelijen mengenai adanya gerakan bawah tanah yang mencoba mengganggu stabilitas pemerintahan Prabowo-Gibran. Gerakan ini, menurut sumber internal yang tak ingin disebutkan namanya, berasal dari sisa-sisa kekuatan politik masa lalu yang enggan melepaskan cengkeramannya dari lingkaran kekuasaan, meski tampak sudah tak lagi berada di panggung utama.

Di tengah situasi ini, publik kini menanti langkah tegas Presiden Prabowo. “Ini bukan hanya soal menjaga pagar Istana,” kata Nazlira, “melainkan menjaga fondasi legitimasi pemerintahan yang ingin berdiri di atas kepercayaan rakyat, bukan persekongkolan elite.”

Prabowo, menurut berbagai analis, berada di titik penentu sejarah. Dia bisa memilih menjadi pemimpin transaksional yang terus berkompromi demi stabilitas semu, atau menjadi negarawan yang mengambil risiko politik demi membersihkan kabinetnya dari pengaruh lama—termasuk dari orang-orang yang loyalitasnya bukan pada negara, tapi pada mantan penguasa.

Nazlira menyebut, langkah politik Prabowo tidak akan pernah mendapat dukungan utuh dari rakyat selama masih ada bayang-bayang Jokowi di lingkar kekuasaan. “Selama kabinet masih diisi oleh loyalis Jokowi, selama keputusan strategis negara masih terpengaruh oleh kroni masa lalu, maka Prabowo tak akan pernah benar-benar menjadi presiden penuh,” tegasnya.

Data survei terbaru memperkuat argumen itu. Lebih dari 78% responden menyatakan setuju jika Presiden Prabowo mengambil langkah ekstrem untuk membersihkan pemerintahannya dari pengaruh Jokowi, termasuk dengan membuka penyelidikan hukum atas dugaan penyimpangan kekuasaan di periode sebelumnya.

Masyarakat melihat bahwa reformasi sejati hanya bisa dimulai setelah ada penegakan hukum yang menyentuh akar masalah. “Mengadili Jokowi bukan sekadar balas dendam politik, tapi langkah hukum untuk menegaskan bahwa tidak ada satu pun pemimpin yang kebal dari pertanggungjawaban,” ujar Nazlira.

Dia menambahkan, gerakan bersih-bersih bukan hanya menyasar figur lama, tapi juga menyaring ulang siapa saja yang layak duduk di kabinet. “Sudah saatnya Prabowo memilih menteri-menteri yang bukan sekadar bisa bekerja, tapi juga bersih dari beban masa lalu. Karena masa depan hanya bisa dibangun oleh orang-orang yang benar-benar bebas.”

Di titik ini, Prabowo bukan lagi hanya seorang presiden. Ia menjadi simbol harapan bahwa Indonesia bisa pulih dan bangkit, asal ada keberanian untuk menyapu bersih warisan kelam yang masih menyelinap dalam setiap sudut kekuasaan.

“Ini bukan sekadar momen, ini adalah momentum,” tutup Nazlira.

Sumber: suaranasional

Foto: Ilustrasi/Net