Kemarin Sekda Tinjau Lokasi Stokpile Batubara, Hari Ini Ratusan Massa Datangi Kantor Gubernur Jambi

NARASIBARU.COM - Sebelumnya Sekda Provinsi Jambi H Sudirman meninjau lokasi pembangunan stockpile dan pelabuhan batubara PT SAS di Aurduri Kota Jambi.

Dan Sekda Sudirman juga minta agar PT SAS harus mengupayakan atidak ada warga yang dirugikan dalam pembangunan stockpile dan jalan khusus.

"Kesepakatan antara PT SAS dan warga yang rumahnya terdampak adalah untuk bisa ganti untung, dan tidak ada yang dirugikan,” jelas Sekda.

Namun hari ini sejumlah massa  gabungan masyarakat, LSM dan mahasiswa menggelar aksi demontrasi di area kantor gubernur Jambi, menolak stokpile batubara PT Sinar Anugerah Sukses (SAS) di lingkungan penduduk.

Baca Juga: Tinjau Lokasi Stokpile dan Pelabuhan Batubara PT SAS, Ini Penjelasan Sekda Sudirman

Baca Juga: Tinjau Lokasi Stokpile dan Pelabuhan Batubara, Sekda Sudirman Minta PT SAS Jangan Ada Warga Yang Dirugikan

Baca Juga: Angkutan Batubara Dilarang Melintas di Jalan Nasional, Masyarakat Jambi: Tindakan Tegas Wo Haris Sudah Cocok

Ratusan lebih masyarakat itu datang dari wilayah masing-masing, dari Kelurahan Aur Kenali, Desa Mendalo Darat, Mendalo Laut, Walhi Jambi dan Bem UIN STS Jambi.

Kedatangan massa aksi untuk menyampaikan penolakan terhadap stokpile tersebut nyatanya tidak dihiraukan oleh pemangku jabatan.

Padahal massa aksi berkali-kali memanggil gubernur Jambi Al Haris dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi dengan toa dan teriakan saat para penjabat menggelar paripurna HUT Jambi.

Baca Juga: Beragam Tanggapan Warga Jambi Terkait Angkutan Batubara di Stop Beroperasi di Jalan Nasional

Baca Juga: Angkutan Batubara Dilarang Melintas di Jalan Nasional, Masyarakat: Cara Wo Haris Bujuk Kami Jelang Pilkada Gubernur

Setelah puas berorasi dengan toa dan poster penolakan, masyarakat membubarkan diri karena kecewa dengan gubernur maupun DPRD Jambi.

Thawaf Aly, kordinator lapangan massa aksi mengaku masyarakat sangat kecewa dengan pimpinan Jambi Al Haris aris karena enggan menemui massa aksi dari masyarakat.

"Kita hanya menyampaikan aspirasi kita untuk menolak. Itu yang sudah kita sampaikan dengan harga mati menolak bahkan pertemuan di balai PU kami sepakat tidak hadir," kata Thawaf, Sabtu (6/1/2023).