Pemilu 2024: Pertaruhan Terhadap Kebebasan Masyarakat Sipil, Demokrasi, Ekologi, dan Hak Masyarakat Adat

NARASIBARU.COM - Menyempitnya ruang kebebasan masyarakat sipil masyarakat, pemberangusan demokrasi, krisis lingkungan, dan marginalisasi masyarakat adat menjadi sorotan diskusi publik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang.

Hadir sebagai pemantik diskusi yang digelar dalam rangka HUT ke-19 AJI Padang tersebut, Direktur LBH Padang Indira Suryani, Direktur WALHI Sumbar Wengki Purwanto, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Charles Simabura, dan Direktur YCMM Rivai Lubis dengan moderator Hendra Makmur dari AJI Padang.

Direktur LBH Padang Indira Suryani mengungkapkan penyempitan ruang gerak masyarakat sipil ditandai dengan tren kasus kriminalisasi yang mencapai puncaknya pada 2023.

Baca Juga: Dapati Sejumlah Kasus Sengketa Pemberitaan, AJI Pontianak Desak Polda Kalbar Jalankan PKS

"Kami melihat angka kriminalisasi terhadap petani dan penangkapan pembela HAM melonjak drastis pada tahun 2023. Aparat melakukan intimidasi terhadap mereka yang berani menyuarakan pendapat," kata dia dalam pesan digitalnya hari ini.

Tak hanya kriminalisasi, penyempitan ruang gerak masyarakat sipil, menurutnya ditandai dengan maraknya pembubaran demonstrasi.

"Sepuluh tahun lalu, demonstrasi jarang dibubarkan. Namun kini kami sering melihat penangkapan dan pembubaran demonstrasi oleh aparat keamanan," kata Indira.

Baca Juga: Gandeng 6 Organisasi Asia, AJI Luncurkan Platform Kebebasan Pers Asia Tenggara

Direktur Pusako Charles Simabura menyebut, Pemilu 2024 merupakan pertaruhan demokrasi, yang terlihat nyata dimainkan oleh aktor politik.

"Jika 2019 terlihat polarisasi, di Pemilu 2024 kita lihat bagaimana dinasti politik tanpa malu memerkan hasrat kekuasaan mereka, misal upaya perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode," kata Charles.

Pemberangusan demokrasi, imbuh Charles justru dilakukan oleh pemimpin sipil yang sebelumnya diharapkan dapat membawa perubahan positif namun kini menuai kekecewaan.

"Kita sama-sama saksikan bagaimana seorang pemimpin sipil akhirnya berubah haluan dan meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi yang pernah dijunjung tinggi," kata dia.

Dia menambahkan, inisiatif kolektif dari masyarakat sipil dalam memperjuangkan demokrasi perlu dirawat.

"Kita berada di titik pertaruhan demokrasi. Kita ingin memilih pemimpin baru yang dapat membawa perubahan positif atau mempertahankan kebijakan masa lalu yang telah terbukti berhasil," kata dia.