NARASIBARU.COM -Semangat pemulihan ekonomi melalui kebijakan investasi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo kini dipertanyakan. Alih-alih menyejahterakan, faktanya kebijakan investasi justru membuat rakyat bawah kian terpinggirkan.
"Di periode kedua, Jokowi banyak melakukan blunder politik yang mengancam kondusivitas penduduk Indonesia di berbagai tempat. Atas nama pembangunan lewat investasi, tapi hanya dikuasai oleh segelintir orang tertentu," kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (12/9).
Samuel memaparkan fakta yang terjadi di lapangan, bahwa pembangunan justru mengusir penduduk yang sudah mendiami sebuah tempat secara turun-temurun. Mirisnya, pemerintah bergeming dengan mengatasnamakan investasi.
"Investasi kok sadis, untuk siapakah investasi dilakukan pemerintah sekarang? Atas nama investasi, banyak wilayah dikuasai pemilik modal, enak betul ya," kritiknya.
Samuel lantas menyinggung bentrok antara aparat TNI-Polri dengan masyarakat melayu yang menolak relokasi sebagai imbas pengembangan investasi Pulau Rempang sebagai kawasan industri di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri).
"Sungguh miris melihat kebijakan pemerintahan Jokowi sekarang mirip-mirip tindakan 'PKI' di zaman orde lama. Harusnya investasi diperuntukkan sebesar- besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, bukan malah menggusur," tandasnya.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Kecam Serangan KKB ke Kepala Komnas HAM, Komisi I DPR Minta TNI-Polri Tindak Tegas
Pintu Masuk Pencopotan Wapres Gibran: Cacat Etik dan Hukum Lahir dari Putusan MK?
Geram Gibran Diminta Mundur, Teddy Gusnaidi Beri Pembelaan: Apakah Kalau Mau Jadi Wakil Presiden Harus Berpengalaman Jadi Wapres?
Tuntutan Pergantian Wapres Harus Ditanggapi Serius Presiden, Itu Pak Try, bukan Purnawirawan Kelas Abal-abal