NARASIBARU.COM -Jadwal pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) yang disesuaikan dengan UU 7/2017 tentang Pemilu, akhirnya disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Hanya saja, rencana awal yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) justru dibuat lebih mundur.
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Rancangan Peraturan KPU, Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (20/9).
Mulanya, Doli menerangkan tentang jadwal pendaftaran Capres-Cawapres yang disusun dalam Rancangan Peraturan KPU tidak hanya mencantumkan satu opsi tanggal.
"Soal PKPU tentang jadwal saya kira pilihannya tinggal dua," ujar Doli saat memimpin RDP yang dihadiri para pimpinan lembaga penyelenggara Pemilu.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menerangkan, opsi pertama yang disusun KPU menuliskan jadwal pendaftaran Capres-Cawapres dilakukan pada 10 hingga 17 Oktober 2023. Sedangkan opsi kedua adalah mulai 19 hingga 25 Oktober 2023.
Doli menanyakan kepada anggota Komisi II DPR RI terkait opsi yang mereka setujui. Alhasil, mayoritas menyepakati opsi kedua untuk diterapkan KPU.
Bahkan, pihak pemerintah yang ikut hadir dalam RDP, yaitu perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga menyepakati pilihan mayoritas anggota Komisi II DPR RI.
"Jadi 19-25 Oktober 2023. Kita sepakat ya? Oke?" tanya Doli yang dijawab setuju oleh para anggota Komisi II DPR RI.
Persetujuan jadwal pendaftaran Capres-Cawapres oleh DPR RI itu mundur dari perencanaan awal KPU RI, dimana awalnya akan dilaksanakan pada 10 hingga 17 Oktober 2023.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Tere Liye Sindir Gibran: Teladan Yang Merintis Dari Bawah Dengan Sedikit Bantuan Ayah!
Jadi Sorotan! Ahmad Luthfi Minta TNI-Polri Dibekali Senjata Laras Panjang Amankan Lebaran 2025, Buat Apa?
Menohok! Ceramah di Masjid UGM, Dosen Andalas Feri Amsari Singgung Negara Milik Keluarga
Ingatkan PDIP Soal Kesabaran Ada Batasnya, Jokowi Sedang Buktikan Bukan Lagi Boneka Partai?